Jakarta, Aktual.com – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman mengatakan; sampai kapanpun pemerintah Indonesia dan Perusahaan Freeport tidak akan menemukan kesepakatan harga untuk melakukan divestasi.
Jangankan untuk mencapai 51 persen sebagaimana yang telah diwajibkan agar pemerintah menjadi dominan, pembelian saham 10.64 persen-pun hingga saat ini masih belum menemukan kesepakatan.
“Saham 10,64 persen senilai USD 1.7 miliar menurut harga yang disampaikan oleh PT Freeport Indonesia pada awal tahun 2016, sementara menurut hitungan Kementerian ESDM harga yang pantas untuk saham tersebut adalah USD630 juta berdasarkan Permen ESDM No 27 Tahun 2013, sehingga sampai habis dikeduk semua emas di tambang Freeport tidak akan pernah ketemu harga yang sesuai antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport,” ujar Yusri Usman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (14/3).
Dirinya melihat akan lebih realistis apabila pemerintah mengambil langkah menugaskan konsorsium tambang untuk membangun smelter serta persiapan lainnya untuk alih kelola pasca kontrak perusahaan asal Amerika Serikat itu berakhir tahun 2021.
“Agar tidak membuang waktu dan menjaga kepentingan nasional, maka penugasan pembangunan smelter kepada konsorsium BUMN Tambang dianggap lebih realistis dilaksanakan, ketimbang membenamkan uang sebesar USD1,7 miliar hanya untuk membeli saham sebanyak 10,64 persen. Apalagi sudah 4 tahun belakangan ini PT Freeport Indonesia tidak membayarkan devidennya kepada Pemerintah Indonesia atas saham 9,36 persen,” tandasnya.
(Laporan: Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
