Jakarta, Aktual.com – Anggota DPRD Sumatera Selatan Rusdi Tahar menyatakan kalau Komisi Nasional Hak Azazi Manusia sangat merespon permasalahan konflik lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir.
“Apa yang kita sampaikan saat bertemu dengan Komnasham di Jakarta, mereka sedikit banyak sudah memahami konflik yang terjadi antara PTPN VII dengan masyarakat yang ada di 20 desa di Kabupaten Ogan Ilir,” kata Rusdi di Palembang, Sabtu (25/3).
Menurut dia, dari pertemuan dengan Komnasham diketahui jika lembaga tersebut sudah berusaha untuk memediasi dan memfasilitasi permasalahan konflik lahan di Kabupaten Ogan Ilir.
Bahkan, terkait dengan yang disampaikan pihaknya, Komnasham juga pernah mengeluarkan rekomendasi terkait konflik agraria. Dari diskusi juga ada beberapa rumusan yang dihasilkan. Komnasham sepakat akan memediasi dan ada berapa hal akan disiapkan.
Pertama, kita di tingkatan petani untuk membuat roadmap. Kawan-kawan petani juga sudah konsultasi mengumpulkan pimpinan organisasi desa dan disepakati teman-teman di desa akan memverifikasi dan mendata kembali, ujarnya.
Ia menyampaikan, pihaknya juga akan mendata masyarakat berdampak oleh konflik, seperti masyarakat miskin yang tidak punya lahan garapan.
Di samping gerakan dari tingkat bawah, selaku DPRD dia juga mendorong ini hingga ke kabupaten/kota.
Apa yang coba dilakukan Komnasham ini mudah-mudahan secara cepat bisa terselesaikan, walaupun butuh waktu, tetapi harus diperjuangakan, katanya. (Ant)
Artikel ini ditulis oleh:
