Jakarta, Aktual.com – Pembangunan moda transportasi light rail transit (LRT) di Kota Batam dinilai hanya menghamburkan anggaran negara. Batam yang merupakan kota industri, pariwisata, dan free trade zone (FTZ), harusnya membangun transportasi kereta berbasis rel yang terkoneksi dengan pelabuhan.
Demikian disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (11/4).
Menurutnya, Sebagai kawasan yang dilalui 90 persen kapal-kapal asing dan mengangkut lima juta kontainer per tahun, Batam harus memaksimal peluang tersebut. Sampai saat ini peluang dari perairan Batam belum dimaksimalkan. Kini malah disibukkan dengan rencana pembangunan LRT.
Anggaran untuk membangun LRT tersebut, kata Bambang, sebesar Rp7 triliun. Anggaran sebesar itu sebaiknya dimanfaatkan untuk membangun angkutan kereta berbasis rel yang mampu mengangkut penumpang dan barang, sekaligus terkoneksi ke pelabuhan.
Bahkan, dari anggaran tersebut juga bisa merevitalisasi pelabuhan di Batam yang kini mengalami pendangkalan. Butuh kapal keruk untuk menggali kedalaman pelabuhan agar bisa disinggahi kapal-kapal besar.
“Batalkan pembangunan LRT Batam, karena tidak efisien dan menghamburkan anggaran APBN. Kalau mau membangun transportasi di Batam, harus terpadu tidak hanya angkutan penumpang. Bangunlah kereta berbasis rel yang multifungsi, mengingat Batam adalah kota industri,” tegas Bambang.
Dengan dibangunnya kereta berbasis rel dan terkoneksi ke pelabuhan, pertumbuhan ekonomi Batam akan semakin maju pesat.
Bila moda transportasi kereta terpadu yang dibangun dan terkoneksi langsung ke pelabuhan, ini bisa menyaingi pelabuhan Singapura. Apalagi, bila pelabuhan Batam juga sudah direvitalisasi. Di sini bisa dinilai, betapa pemerintah tak memahami skala prioritas pembangunan.
“Presiden Jokowi tak membangun infrastruktur dengan skal prioritas yang dibutuhkan,” nilai politisi Partai Gerindra tersebut.
Banyak yang bisa dilakukan dengan anggaran Rp7 triliun daripada untuk membangun LRT. Anggaran itu bisa dialokasikan untuk pengadaan crane dan kapal keruk demi kebutuhan pelabuhan internasional di Batam.
Saat ini, lanjut Bambang, banyak pelabuhan internasional di Tanah Air terbengkalai dan tak terawat. Untuk merevitalisasi 141 pelabuhan internasional Indonesia, dibutuhkan sekitar 2000 kapal keruk. Sementara pemerintah hanya memiliki 10 kapal keruk.
“Hongkong saja yang negara kecil punya 200 kapal keruk untuk pelabuhannya. Dan pelabuhan di kota-kota besar Indonesia sudah mengalami pendangkalan yang parah. Ada baiknya anggaran yang besar untuk LRT itu dialihkan saja untuk menambah armada kapal keruk,” tambah Bambang lagi.
Artikel ini ditulis oleh:
