Jakarta, Aktual.com – Dalam rapat terbatas (ratas), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pihak pemerintah terus menggenjot pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, terutama untuk yang masuk skala prioritas.
Menurut Jokowi, hal itu perlu dilakukan agar ketertinggalan infrastruktur bisa dipercepat dan jika ditunda akan semakin membengkakan anggaran. Namun sayangnya, dengan keterbatasan anggaran yang ada dari pemerintah, diakui Jokowi, pihak swasta masih kurang tertarik untuk ikut membangun infrastruktur.
Terkait hal tersebut, menurut ekonom Indef, Eko Listiyanto, memang sudah seharusnya pembiayaan infrastruktur itu dikebut. Soalnya saat ini, Indonesia sangat tertinggal dalam bidang ketersediaan infrastruktur ini.
“Namun demikian, harus hati-hati dalam mencari pembiayaannya. Jangan malah dengan memperbanyak utang,” cetus Eko kepada Aktual.com, di Jakarta, Rabu (12/4).
Pasalnya dengan mempercepat utang, kata dia, maka akan berdampak terhadap kesinambungan fiskal. “Karena ini (utang) akan rentan terhadap fiskal. Selain itu juga akan mengganggu stabilitas sistem keuangan yang akan tergerus dan dapat mengancam nilai tukar,” paparnya.
Untuk itu, kata dia, pemerintah harus mengoptimalkan kerjasama dengan pihak swasta dalam skema private public partnership (PPP) atau skema Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU).
“Dan langkah ini (gandeng swasta), lebih tepat dalam mendorong pembangunan infrastruktur, terutama untuk yang memiliki nilai ekonomi. Sehingga dana APBN yang untuk infrastruktur, bisa lebih dialokasikan bagi pembangunan infrastruktur lain yang sifatnya pemerataan atau di pinggiran,” tandas dia.
Kemarin, Jokowi menyebutkan, jika pihak swasta menolak membiayai proyek infrastruktur, pemerintah harus segera menawarkan skema lain. Seperti lewat PPP atau bahkan bisa lewat APBN.
Jokowi menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur telah berkali-kali disampaikan. Dan yang terakhir pada saat Sidang Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu.
“Makanya, kita ingin seluruh program infrastruktur prioritas nasional harus bisa diselesaikan. Pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda-tunda lagi karena begitu kita undur, kita tunda, pembiayaan untuk itu akan semakin besar, dan kita ingin ini juga mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi kita,” titah Presiden. (Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
