Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi’i mengaku heran dengan proses penegakan hukum pada pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Sebab penegakan hukum sangat kentara berpihak kepada kelompok yang justru melakukan disharmonisasi berbangsa dan bernegara.
“Kita ini sebenarnya sudah capek menginventarisir persoalan penanganan hukum yang hanya diarahkan kepada umat Islam saja. Kalau kasusnya merugikan umat Islam tidak akan ditangani, tetapi sebaliknya bila merugikan umat lain langsung diproses. Dan itu sudah menjadi desain pemerintahan ini,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (17/4).
Berbicara saat menerima audiensi dengan tim pengacara muslim (TPM) dan tim Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI di Ruang Delegasi, Nusantara III DPR, pria yang akrab disapa Romo itu geram dan mengajak rakyat Indonesia untuk mengambil kembali mandat kekuasaan yang diberikan kepada Presiden Jokowi pada Pilpres 2014 lalu.
Menurut Romo, masyarakat khususnya umat Islam sudah sangat toleran dengan mengedepankan penegakan hukum dalam mencari keadilan kepada pihak berwajib.
“Hari ini kita bersikap menempuh jalur hukum yang smooth karena kita sudah ikhlas kekuasaan pemerintah dan negara ini, kita mandatkan kepada Presiden beserta jajarannya. Ketika kita mengalami diskriminasi, kriminalisasi perlakuan yang tidak adil, maka secara hukum kita mengadu kepada yang kita beri mandat presiden dan jajarannya,” papar dia.
“Kemudian kalau Presiden beserta aparatnya justru sengaja, bahkan melindungi perilaku yang diskriminatif, kriminalitatif dan berpihak kepada salah satu kelompok. Artinya, kita sudah gagal memberikan mandat kepada presiden,” sambungnya.
Artikel ini ditulis oleh:
