Jakarta, Aktual.com – Kericuhan yang terjadi pada masa tenang kampanye yang bermuara pada praktik politik uang menjadi sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Peneliti ICW, Donal Fariz mengatakan kericuhan ini terjadi karena lemahnya penegakkan hukum terhadap pelanggaran kampanye maupun masa tenang kampanye dalam Pilkada DKI Jakarta.
“Permasalahan penegakkan hukum pemilu itu menjadi persoalan krusial karena selama ini Bawaslu lemah dalam menindak pelanggaran politik uang,” ungkap Donal kepada Aktual di kantor ICW di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (18/4).
Lemahnya penegakkan hukum pun ditenggarai Donal sebagai maraknya praktik politik uang yang menjadi sumber kericuhan dalam masa tenang Pilkada DKI Jakarta.
“Itu yang jadi alasan orang tidak takut melakukan politik uang,” tegasnya.
Selain itu, Donal pun menyoroti minimnya sosialisasi yang dilakukan Bawaslu DKI Jakarta terkait dengan praktik politik uang. Sosialisasi terhadap larangan politik uang sendiri disebut Donal sebagai tindakan pencegahan terkait praktik terlarang tersebut.
Padahal, Ketua Bawaslu Jakarta Mimah Susanti menyatakan bahwa saat ini pihaknya lebih memprioritaskan pada tindakan pencegahan politik uang dibanding dengan tindakan penanganan.
“Terbukti banyak orang tidak tahu bahwa ketika melakukan politik uang itu sebenernya pidana. Ini kan membuktikan bahwa penyelenggara pemilu juga lemah dalam melakukan sosialisasi soal politik uang,” pungkasnya.
Laporan: Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
Andy Abdul Hamid
