Jakarta, Aktual.com – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta pasukannya tidak ragu mengambil langkah represif ketika menemukan adanya potensi ancaman pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran II, Rabu 19 April 2017.
Ia mengaku siap menggantikan posisi prajuritnya jika tindakan pengamanan itu berujung pada pelanggaran pidana atau HAM terhadap warga Ibu Kota. Demikian ditekankan Gatot saat memberikan arahan kepada 62 ribu personel gabungan Polri, TNI, dan perangkat pengamanan di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Selasa (18/4).
“Ini direkam (media), yang sebagai terdakwa yang memberi perintah kamu. Panglimamu sebagai terdakwa. Jelas?” teriak Gatot yang disambut dengan sahutan ribuan pasukan. “Jelaaaaaas!,”
Panglima TNI juga memerintahkan pasukannya untuk berkoordinasi dengan kepolisian terkait penempatan tugas dan peran masing-masing individu dalam mengawal Pilgub DKI ini. Gatot menambahkan, titik komando berada di kepolisian.
“Untuk itu pahami betul apa yang harus kamu lakukan dan apa yang tidak boleh kamu lakukan. Para komandan (TNI) tanya pada Kapolres, lalu jelaskan pada prajurit, sehingga hasilnya semua masyarakat aman,” kata Gatot.
Lebih lanjut kata Gatot, TNI akan memberikan bantuan pasukan dan sarana jika polisi butuh. Dalam apel pasukan ini pun, Gatot membawa tiga pimpinan AU, AD dan AL untuk berkoordinasi dengan kepolisian, dalam menyusun opsi pengamanan.
“Kemudian di dekat TPS ada pasukan yang siap digerakkan setiap saat menuju tempat yang perlu bantuan. Pak Kapolri siapkan pasukan cadangan dan saya siapkan juga pasukan cadangan,” kata Gatot.
(Fadlan Syam Butho)
Artikel ini ditulis oleh:
