Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mochamad Hekal mendesak supaya perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang mengalami kerugian agar memberikan penjelasannya secara transparan kepada publik.
Hal itu menanggapi 26 perusahaan BUMN yang mengaku mengalami kerugian financial pada triwulan I 2017 yang mencapai triliunan rupiah.
“Menurut saya laporan keuangan tahunan harus dipublikasikan,” kata Hekal, saat dihubungi, di Jakarta, Senin (1/5).
Menurut dia, jika dalam laporan 26 BUMN ditemukan kejanggalan oleh lembaga negara pemeriksa keuangan misalnya, sambung dia, maka sudah sepatutnya laporan tersebut ditindaklanjuti secara serius.
“Dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bersifat berbau unsur pidana segara ditindak lanjut proses hukum dan direksi terkait diberhentikan,” tegas ketua DPP Partai Gerindra itu.
Penjelasan dari BUMN itu, masih kata Hekal akan ditelaah lebih lanjut oleh komisi sebagai pengawas penyebab utamanya. Sebab, lanjut dia, dalam dunia bisnis untung ataupun rugi hal yang pasti dialami perusahaan.
“Bisnis itu ada untung rugi, yang kita harus pastikan rugi karena industri sedang lesu atau karena ulah manajemen. Secara umum akan kelihatan kalau itu karena mismanagement atau karena industri,” tandasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan, Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengungkapkan, sebanyak 26 Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami kerugian pada triwulan pertama 2017 senilai Rp 3,8 triliun.
Laporan: Novrizal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid
