Jakarta, Aktual.com – Sekjen DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto, mempertanyakan dasar anggapan yang dikeluarkan Pukat UGM berkenaan dengan pemberitaan mengenai potensi kerugian negara sebesar hingga Rp600 miliar terkait kepemimpinan di DPD.
“Dasar statement teman-teman Pukat itu apa? Statement itu didasarkan pada teori atau praktek empirik pengelolaan keuangan negara? Kalau statement itu didasarkan pada teori, ya dipahamilah karena teman-teman Pukat UGM sedang mengkampanyekan pengelolaan APBN yang transparan dan akuntabel. Kita dukung. Semua kampus harus seperti itu. Sama, saya dari dulu juga begitu,” ujar Sudarsono di Jakarta, Senin (22/5).
Sudarsono pun mempertanyakan dasar praktek empirik pengelolaan keuangan negara. Apakah Pukat UGM sudah paham praktek pengelolaan APBN atau belum.
“Lebih konkritnya apakah teman-teman Pukat sudah paham apa yang kami lakukan. Saya menyayangkan teman-teman Pukat hanya bicara dari balik meja di kampus. Bicara keras tanpa data dan informasi yang akurat dan kredibel. Apa ini justru tidak memperburuk citra UGM sebagai kampus hebat,” katanya.
“Kalau teman-teman Pukat datang ke saya, tukar data, bahas fakta, saya yakin statementnya pasti akan beda. Lebih akademiklah,” sambungnya.
Terkait persoalan itu, Sudarsono menyampaikan, kesekjenan DPD dan kesekjenan MPR sudah duduk bersama untuk memetakan mana yang menjadi bagian pengeluaran DPD dan mana pengeluaran MPR. “Jadi tidak ada duplikasi,” tegas dia.
Kedua, lanjutnya, DPD juga sudah duduk bersama dengan Kemenkeu dan BPK untuk memetakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sebab, semua pengeluaran APBN harus seijin kemenkeu dan saatnya pasti diperiksa oleh BPK.
“Ketiga, secara empirik pengelolaan keuangan negara saya sendiri punya pengalaman konkrit. Tahun 2005, saya menjabat tiga jabatan publik sekaligus, yaitu Dirjen Kesbangpol (dasar Keppres), Penjabat Gubernur Jambi (dasar Keppres) dan Plt Rektor IPDN (dasar Kepmendagri). Saat itu saja saya sudah tahu persis apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh. Dan karena itu clear and clean dari pemeriksaan BPK, dan yang lainya,”
“Jadi dalam konteks pengelolaan dan penggunaan APBN Ketua DPD yang sekaligus Wakil Ketua MPR, tidak perlu dikhawatirkan,”
Sudarsono menghimbau kepada Pukat UGM untuk menyampaikan pendapatnya dengan data. “Jangan meracuni masyarakat dengan informasi yang keliru atau justru dibuat keliru. Saya saja menghormati UGM, mosok teman-teman Pukat tidak menyayangi UGM,” demikian Sudarsono.
Laporan Nailin Insaroh
Artikel ini ditulis oleh:
