Jakarta, Aktual.co —Partai Demokrat tampaknya benar-benar gerah ketika nama Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dituding Menteri ESDM Sudirman Said ‘menghambat’ pembubaran Petral dan pemberantasan mafia migas saat masih menjabat sebagai Presiden RI.
Hal itu terlihat ketika Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Rekomendasi Tata Kelola Migas (TRKM).
Salah satunya, seperti yang dilontarkan Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Demokrat M. Nasir, yang seakan ingin memberi bantahan bahwa mafia migas bukan ada di era SBY menjabat.
“Saya ingin menanyakan, sejak kapan Petral itu berdiri di Indonesia ini?” tanya dia kepada Faisal Basri, pimpinan TRKM di DPR, Rabu (20/5).
Dapat pertanyaan itu, Faisal menjawab Petral sudah dibangun sejak masa rezim Presiden Soeharto di tahun 1969, namun baru masuk birokrasi di tahun 1972. Faisal menambahkan kalau sejak awal pendirian Petral sudah cacat hukum dan merupakan ‘permainan’ rezim Orde baru.
Sambung Faisal, di tahun 1978 masuklah kroni-kroni dari Soeharto. Namun bedanya, saat itu mereka tidak disebut mafia. “Karena namanya semua ada di akte. Bedanya itu saja,” ujar dia.
Nama-nama pemegang sahamnya, ujar Faisal, terang benderang dicantumkan. “Jadi meskipun 100 persen milik Pertamina tapi gerayangannya luar biasa. Nah tahun 1998, Suharto jatuh, dibeli semua kroni-kroni ini sahamnya oleh Pertamina. Kemudian tahun 80 an awal didirikanlah PES. Dan sekarang jadi bahan bancakan PES itu. Akhirnya ya sudah diamputasi saja PES itu. Kira-kira begitu ceritanya,” papar Faisal.
Dengan jawaban Faisal yang seperti itu, Ketua RDPU Muljadi pun meminta agar jangan dikesankan kalau mafia di Petral muncul saat zaman SBY. Padahal, ujar dia, seperti yang dijelaskan Faisal bahwa hal seperti itu sudah muncul sejak zaman Soeharto.
Muljadi juga mempertanyakan peran dari presiden-presiden setelah Soeharto. Seperti Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid dan BJ Habibie yang juga tidak membubarkan Petral.
Kata dia, apakah dengan begitu para presiden-presiden saat itu dianggap berpihak untuk tidak membubarkan Petral. “Jadi kalau pemerintahan sekarang dianggap jadi pahlawannya, karena di jaman presiden sebelumnya belum ada yang niat untuk membubarkan (Petral), apakah begitu?” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
