Petugas KPK menunjukkan barang bukti berupa uang dolar AS saat konferensi pers tentang OTT di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/11). KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada pejabat di Ditjen Pajak Kemenkeu berinisial HS sebagai penerima suap dan Direktur PT EK Prima berinisal RRN sebagai pemberi suap dengan barang bukti 148.500 dolar AS yang diduga untuk pengaturan permasalahan pajak PT EK Prima. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Terjaringnya dua auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) membuat sejumlah elemen masyarakat miris dan kecewa.

Anggota Komisi XI DPR RI Doni Imam Priambodo misalnya. Ia prihatin dengan kasus yang menimpa lembaga auditor negara tersebut.

“Ya saya cukup prihatin dengan kasus OTT KPK atas Auditor BPK dan Jajaran Kemendes, kalau memang benar bahwa yang menjadi obyek adalah suap supaya status laporan keuangan Kemendes menjadi WTP, ini yang akan menjadi perhatian kami,” kata Doni, di Jakarta, Senin (29/5).

Politikus Nasdem itu melanjutkan bahwa pihaknya akan segera memanggil para pejabat BPK guna dimintai penjelasannya terkait kasus tersebut.

“Kami akan segera memanggil jajaran ketua dan anggota BPK mengenai hal ini, dan tentunya akan kita bahas bagaimana celah seperti ini bisa ditutup,” ucap dia.

Kedepan, Doni berharap pemberian predikat WTP harus benar-benar selektif dan tidak terkesan seperti diobral.

“Seharusnya menurut saya WTP ini harusnya bukan tujuan akhir daripada sebuah Kementerian atau Lembaga, seharusnya WTP harus disertai dengan tingkat kinerja,” ujarnya.

“Jadi WTP bukan lagi sebagai satu-satunya acuan bagi Stakeholder untuk menilai sebuah lembaga atau kementerian. Paradigma ini yang harus kita ubah,” pungkas dewan dari Dapil Jawa Tengah III itu.

Laporan: Novrizal Sikumbang

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid