Jakarta, Aktual.com – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menilai rencana Presiden Jokowi menentukan pemilihan rektor perguruan tinggi sebagai hal yang tidak tepat. Presiden sudah banyak tugas yang harus dituntaskan, jangan ditambah bebannya.
“Kenapa harus ditarik ke Presiden dalam pemilihan rektor perguruan tinggi? Biar saja dibawah kewenangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang penting prosesnya transparan,” tegas Andre, Senin (5/6).
Menurutnya, jika pemerintah ingin memperbaiki dunia kampus semestinya memperbaiki mekanisme pemilihan rektor bukan menariknya ke dalam pusaran Istana. Bukan apa-apa, Presiden Jokowi dinilai Andre sudah sangat berat tugasnya.
Saat ini tengah menangani masalah ekonomi, program pembangunan infrastruktur hingga penanganan kisruh politik yang membutuhkan banyak energi. Dari kasus makar dengan menangkap sejumlah aktifis dan tokoh kritis oleh polisi, dampak kekalahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI di daerah hingga penangkapan sejumlah ulama sampai kasus Habib Rizieq.
“Situasi politik tanah air ini kan masih belum reda, jangan ditambahi lagi beban politik Presiden dengan kekisruhan baru soal pemilihan rektor,” kata Andre.
Andre menduga, rencana penentuan rektor oleh Presiden sebagai indikasi upaya pembungkaman dunia kampus. Salah satunya indikasi membungkam gerakan mahasiswa yang selama berdiri sebagai agen perubahan di masyarakat. Ia menyinggung upaya serupa oleh Orde Baru melalui Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaa (NKK/BKK).
“Jangan sampai NKK BKK hidup kembali, tolong jangan cara – cara Orba dihidupkan lagi, saya berharap Presiden bijak melihat persoalan ini. Lebih baik tetap di Kemenristek Dikti, tapi lebih transparan dan bertanggungjawab, daripada ditarik ke Presiden,” kata dia.
Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diketahui menyatakan hasil komunikasi Mensesneg dengan Presiden dan Menristek Dikti mengenai penentuan akhir rektor berada di tangan Presiden, Kamis (1/6/2017).
Pemerintah khawatir munculnya ideologi selain Pancasila menyusup ke dunia kampus. Salah satunya disinggung adanya dekan yang menganut paham Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan terbongkar saat akan dilantik sebagai pimpinan perguruan tinggi.
Tjahjo sendiri belakangan menyatakan bahwa tidak rektor dipilih Presiden melainkan dikonsultasikan terlebih dulu ke Presiden. Konsultasi dilakukan karena posisi rektor dipandang strategis dan berpengaruh terhadap proses pembelajaran mahasiswa.
Artikel ini ditulis oleh:
