Jakarta, Aktual.com – Pertemuan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Ignasius Jonan dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berlangsung tertutup di kantor PP Muhammadiyah, di Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta menuai perhatian publik.
Disebut-sebut, pertemuan tersebut untuk ‘mengajak’ agar organisasi masyarakat (Ormas) Islam tersebut dapat meredam suara kritis kader-kader Muhammadiyah seluruh Indonesia kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Namun Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menepis anggapan tersebut. Dengan tegas ia menyatakan tidak ada ceritanya Muhammadiyah bisa diredam oleh sesuatu atau iming-iming tertentu.
“Tidak ada ceritanya Muhammadiyah bisa diredam-redam, karena kita punya prinsip negara ini harus dikelola dengan benar,” kata Mu’ti usai menghadiri acara ‘Ngaji Bareng Bung Karno’, di Megawati Institute, Jakarta Pusat, Senin (12/6).
Menurutnya, kondisi internal Muhammadiyah dalam keadaan tenang dan kondusif. Hal itu menanggapi adanya rumor reaksi atas kasus yang melibatkan salah satu tokoh Muhammadiyah Amien Rais atas dugaan penerimaan uang sebesar Rp600 juta oleh KPK.
“Tidak ada, Muhammadiyah sangat anti seperti itu (transaksional,red), kita Organisasi yang sangat mandiri, sangat tua, bahkan kemandirian,” ucapnya.
“Muhammadiyah itu bisa dilihat dari bagaimana kita ini membangun relasi dengan bersifat profesional, artinya selama benar kita dukung, tapi kalau pemerintahan itu salah itu harus dikoreksi siapapun,” sebut dia.
Lebih lanjut, ketika ditanyakan soal sikap PP Muhammadiyah atas kasus tokoh reformasi tersebut, Mu’ti menyatakan agar penegak hukum tidak bermain-main dalam penegakan hukum di negara ini.
“Tentu semua orang di negara ini tidak satu pun yang bebas dari hukum, presiden pun kalau dia melanggar juga bisa ditindak kok, karena itu jangan dipolitisasi dan apartur penegak hukum jangan main- main dengan persoalan ini (penegakan hukum) itu penting),”
(Novrizal Sikumbang)
Artikel ini ditulis oleh:
