Pengamat Politik Yudi Latief memberikan orasi politiknya dalam acara konser musik ‘Revolusi Pancasila’ yang digelar, di Pustakaloka Nusantara IV Gedung Parlemen, Senayan, Kamis (26/5/2016). Jelang memperingati hari lahir 70 Tahun Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2016 nanti, sejumlah elemen masyarakat menggelar acara bertajuk konser musik ‘Revolusi Pancasila’ yang digelar di Ruang Pustakaloka Gedung Nusantara IV Komplek Parlemen.

Jakarta, Aktual.com – Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menganggap bahwa sosialisasi Pancasila harus juga dilakukan dengan metode yang tidak kaku. UKP-PIP mengemukakan beberapa terobosan dalam penanaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat.

Terobosan tersebut salah satunya adalah diadakannya penghargaan untuk kota Pancasilais bagi seluruh kota di Indonesia. Rencana ini diungkapkan langsung oleh Kepala UKP-PIP, Yudi Latief kepada Media di Jakarta, Selasa (13/6) malam.

“Tentang kehidupan Pancasila, saya juga bikin penghargaan untuk kota-kota (di Indonesia). Nanti kita bikin indeks seberapa pancasilais kota itu dan kita bikin himbauan untuk kota-kota,” jelas Yudi.

Yudi mengaku bahwa pihaknya memang belum menentukan ukuran yang jelas dalam pemberian penghargaan ini. Namun, pihaknya akan secepat mungkin merumuskan indikator yang jelas dalam pemberian penghargaan tersebut.

Indikator-indikator tersebut, lanjutnya, berdasar pada setiap sila yang terdapat dalam Pancasila. Ia pun menjelaskan bahwa penghargaan akan terbagi dalam lima kategori sesuai dengan sila yang terdapat dalam Pancasila.

“Nanti kita bikin indikator, diturunin dari tiap sila itu apa, diukur. Kemudian tokoh-tokoh yang menjalankan Pancasila, lima orang sesuai silanya, nanti tiap tahunnya ada penghargaan untuk orang dan kota,” terang Yudi.

Mantan Wakil Rektor di Universitas Paramadina ini menyebutkan bahwa program-program yang dilakukan UKP-PIP hanyalah model sederhana, mengingat masa waktu kerjanya hanya sampai 2019 saja. Namun demikian, ia berharap program-program ini dapat menjadi rujukan jika nantinya Presiden yang terpilih dalam Pilpres 2019 ingin memperpanjang tugas UKP-PIP.

“Tapi itu asumsinya paling tidak kita ngasih contoh, karena masa kerjanya paling 1,5 tahun (saja). Jadi kalau ngasih uang, paling hanya sekali saja. Tapi kedepannya, paling tidak (dapat terus) berjalan,” terang Yudi.

“Perpres inginkan sebagai lembaga terus jalan, tapi enggak tahu presiden baru (2019), apakah mau membatalkan atau melanjutkan. Ketika ingin dilanjutkan, model-modelnya sudah ada,” pungkas Yudi.

Pewarta : Teuku Wildan

Artikel ini ditulis oleh:

Bawaan Situs