Jakarta, Aktual.com – Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya mengaku sudah meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi untuk melakukan pengkajian mendalam terkait kebijakan lima hari sekolah per minggu dengan waktu belajar delapan jam, yang dinilai akan mengganggu kegiatan pendidikan keagamaan informal yang diselenggarakan oleh Madrasah Diniyah.
Diakui Riefky Harsya pada saat Rapat Kerja pada tanggal 13 Juni 2017, Menteri Muhadjir menyatakan bahwa ada kesalahfahaman oleh publik terhadap rencana kebijakan tersebut.
“Walaupun demikian, Kami telah mengingatkan Mendikbud untuk mengkaji kembali kebijakan tersebut serta meminta Pemerintah terlebih dahulu untuk berkoordinasi, baik dengan dengan Ormas-ormas Islam seperti, MUI, NU dan Muhammadiyah, maupun dengan para Kepala Daerah,” kata Riefky Harsya dalam keterangan tertulisnya yang diterima Aktual.com, di Jakarta, Minggu (18/6).
“Saat ini ada puluhan ribu Madrasah Diniyah dengan puluhan juta muridnya yang belajar dari pukul 13.00 hingga 17.00 sore setiap harinya. Madin juga mempunyai payung hukum sendiri yang telah diatur oleh Kemenag RI.”
Wasekjen DPP Partai Demokrat ini juga menyatakan, jika tujuan kebijakan Pemerintah tersebut untuk membangun karakter dan wawasan kebhinekaan, sebetulnya pemerintah tinggal melanjutkan saja kebijakan Pemerintahan SBY tentang Kurikulum 2013.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Wisnu
