Jakarta, Aktual.co — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat mengklarifikasi legalitas KONI Jawa Barat kepada Komisi V DPRD Jawa Barat, demi kesuksesan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016.
“Anggota TNI diperbolehkan menjabat sebagai ketua dengan catatan mendapatkan izin dari Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). Soal pejabat pelaksana tugas dan ketua umum, jika itu hasil dari formatur dan dihadiri pengurus KONI Pusat, maka saya anggap sah untuk menjadi ketua,” kata Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman dalam pertemuan dengan sejumlah anggota Komisi V DPRD Jawa Barat di Jakarta, Rabu (20/5).
KONI Pusat, lanjut Tono, menilai sosok Ahmad Saefudin sebagai ketua KONI Jawa Barat cocok dengan kondisi di Jawa Barat saat dilantik pada Oktober 2014.
Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga, Pembinaan Organisasi, dan Pendidikan dan Penataran KONI Pusat Suwarno mengatakan pengurus KONI Pusat memahami kondisi kepengurusan setiap daerah dan tidak kaku dalam menetapkan peraturan perundangan.
“Kami tidak sedemikian kaku. Bukan karena kami tidak memahami undang-undang keolahragaan, melainkan kami memahami kondisi daerah. Kami serahkan kondisi daerah kepada masing-masing daerah,” kata Suwarno.
Suwarno menambahkan KONI Pusat berharap Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat fokus untuk persiapan penyelenggaraan PON 2016 karena menyangkut kepentingan nasional dan melibatkan 34 provinsi di Indonesia.
“Masalah gelanggang penyelenggaraan PON juga masih banyak. Soal APBD, selama ini tidak pernah 25 persen penyelenggaraan PON ditanggung tuan rumah dan 75 persen ditanggung peserta. Tapi, persentasenya 50-50,” kata Suwarno.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Agus Welianto Santoso mengharapkan klarifikasi legalitas KONI Jawa Barat dapat mendukung penyelenggaraan PON XIX.
“Komisi V DPRD Jawa Barat tidak untuk intervensi, tapi kewajiban kami untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Kepentingan kami adalah persiapan PON tidak terganggu,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung.
Untung mengatakan klarifikasi legalitas KONI Jawa Barat berarti penting bagi DPRD Jawa Barat terkait hibah yang bersumber dari APBD.
“Kami tidak ingin menghadapi persoalan terkait masalah anggaran. Kami ini jelas sejak awal bahwa legitimasi tidak dipersoalkan,” kata Untung.
Sebelumnya, kelompok masyarakat yang menamakan diri mereka Forum Penyelamat Olahraga Jawa Barat menyampaikan aspirasi kepada Komisi V DPRD Jawa Barat tentang ketiadaan laporan pertanggung jawaban pengurus KONI Jawa Barat 2010-2014 serta upaya perubahan rapat anggaran tahunan menjadi musyawarah provinsi luar biasa.
Artikel ini ditulis oleh:
