Jakarta, Aktual.com – Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) mengeluarkan sikap resminya mengenai rekonsiliasi yang terjadi antara Habib Rizieq dengan Pemerintah.
Dalam sikap resminya, MRI menyarankan agar Imam Besar FPI itu untuk menyudahi upaya rekonsiliasi tersebut.
Pernyataan resmi MRI ini sebagai bentuk respon dalam perkembangan kriminalisasi yang dilakukan pemerintah melalui pihak kepolisian terhadap Habib Rizieq.
“Saya termasuk kelompok yang menolak rekonsiliasi dengan rezim Jokowi,” tegas Ketua Presidium MRI, Yudi Syamhudi Suyuti kepada Aktual, di JakartaJum’at (23/6).
Melalui pesan singkat, Yudi meyebutkan bahwa rekonsiliasi ini hanya akan memberikan angin segar kepada pemerintah. Padahal, menurutnya, Pemerintah lah yang harus bertanggung jawab terhadap kriminalisasi beberapa ulama dan aktivis dalam setengah tahun belakangan.
“Karena dengan segala kesalahan yang dilakukan rezim Jokowi seperti kriminalisasi dan teror para ulama dan aktivis, rekonsiliasi ini membuat Rezim Jokowi akan mengklaim sebagai pihak yang benar,” ungkapnya.
Dengan adanya rekonsiliasi atau perdamaian ini, lanjut Yudi, artinya Habib Rizieq sudah melakukan langkah mundur sebagai pemimpin salah satu kelompok yang berseberangan dengan pemerintah.
Oleh karenanya, Yudi menilai bahwa Habib Rizieq harus berpikir ulang terkait rekonsiliasi ini. Pasalnya, tidak tertutup kemungkinan Habib Rizieq beserta beberpaa ulama dan aktivis yang telah dikriminalisasi justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang nantinya akan menguntungkan para elite.
“Sementara rekonsiliasi ini terkesan akal-akalan. Seolah membuat ulama dan aktivis diperlakukan sebagai obyek kepentingan politisi,” imbuh pria asal Solo ini.
“Kita lihat saja Habib Rizieq Syihab seolah dimanfaatkan untuk kepentingan para elit politik demi Pilpres 2019, yang secara tidak langsung para elit tersebut mendukung kedudukan Presiden Jokowi tetap kokoh menjajah rakyat hingga masa jabatannya selesai,” pungkasnya.
Pewarta : Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
