Dalam kondisi ekonomi nasional sekarang, masih banyak rakyat yang secara ekonomi menghadapi masa sulit. Mereka tak bisa dibiarkan berjuang sendirian. Oleh karena itulah, ada program bantuan sosial (bansos). Namun, masalahnya sistem pengelolaan bansos itu sendiri masih lemah.
Pemerintah diharapkan bisa memperkuat sistem pengelolaan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Penguatan tersebut berupa integrasi berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), beras sejahtera (Rastra), Kartu Jakarta Sehat (KIS), dan lain-lain.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Juni 2017 telah mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan seluruh instansi yang bertugas untuk menyalurkan bantuan sosial. Salah satunya yaitu Perum Bulog, yang menjadi penyalur program Rastra.
Pada prinsipnya untuk bantuan sosial akan diperkuat seluruh sistem-sistem pengelolaan, mulai dari PKH, Rastra yang sekarang akan diberikan dalam bentuk kartu, dan kesiapan dari keseluruhan instansi.
Integrasi bantuan sosial tersebut akan berdampak pada anggaran subsidi yang dialokasikan oleh pemerintah. Sebab, jumlah penerima bantuan pada masing-masing program berbeda-beda. Dalam hal ini, bagaimana pengaruhnya terhadap Bulog, sebagai instansi yang selama ini melakukan pelaksanaan program Rastra, dan nanti implikasinya terhadap anggaran, akan dihitung.
Selain itu, pemerintah juga perlu mengevaluasi persiapan dan eksekusi penyaluran bantuan sosial, yang selama ini telah berjalan. Dengan demikian, integrasi ini diharapkan bisa berjalan baik, jika jadi direalisasikan nantinya.
Program-program sosial, terutama untuk kelompok miskin, banyak menyangkut subsidi, yang selama ini mereka terima. Demi kelancaran program itu, berbagai persiapannya secara logistik harus diperbaiki. Eksekusinya juga harus dilakukan secara baik.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada pertengahan Juni 2017 mengatakan, bansos nontunai merupakan upaya pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan. Bantuan ini diharapkan memenuhi prinsip ketepatan, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi.
Ini juga merupakan langkah transformasi yang strategis, karena sasaran program keuangan inklusi adalah kelas bawah. Mereka kerap belum melek industri keuangan dan perbankan.
Program PKH adalah salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Tidak sekedar keluar dari jurang kemiskinan, namun mereka juga diharapkan bisa lebih mandiri dan berdaya. Saat ini, PKH menjadi program yang dianggap paling efektif dan ampuh dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia.
Efektivitas inilah yang mendorong pemerintah menambah luas jangkauan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Bila pada 2017 hanya sekitar enam juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), maka pada 2018 akan ditambah, sehingga menyentuh angka 10 juta penerima.
Waktu penyerahan bansos juga menentukan dan penting. Sejumlah KPM merasa bersyukur atas cairnya dana PKH tersebut, karena tidak lama lagi akan memasuki tahun ajaran baru. Mereka perlu bansos untuk beli baju seragam sekolah, buku tulis, tas dan sepatu anak. Kebutuhan anak sekolah memang banyak sekali.
Meski terlihat sepele, membeli seragam sekolah setiap kali tahun ajaran baru tidaklah mungkin. Hal ini mengingat penghasilan warga miskin di pedesaan, misalnya sebagai buruh tani, tidaklah seberapa. Paling-paling mereka bawa uang Rp 20.000 setiap harinya. Terkadang juga mereka tidak dapat uang sama sekali.
Yang juga penting untuk diawasi, jangan sampai dana bantuan sosial itu digunakan untuk perilaku konsumtif. Jangan sampai uang bansos itu dipakai untuk membeli pulsa dan rokok, tapi seharusnya untuk kegiatan pendidikan dan kebutuhan sekolah anak. Bisa juga, untuk tambahan modal usaha.
Selain itu, masyarakat penerima bantuan juga perlu membiasakan perilaku menabung. Apalagi saat ini bansos disalurkan secara non tunai, dan semua penerima bantuan memiliki rekening tabungan bank.
Program bansos itu memang prinsipnya bukan sekadar memberi uang atau barang, tetapi juga mendidik sikap mental tertentu. Tanpa perubahan sikap mental, bantuan uang dan barang itu bisa terbuang sisa-sia. Ini adalah tantangan bagi pemerintah Jokowi. ***
Artikel ini ditulis oleh:
