Jakarta, Aktual.com -Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Bachtiar Nasir menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) adanya pertemuan lanjutan dengan pihaknya terkait kriminalisasi ulama.
Pertemuan lanjutan tersebut dirasa Presiden Jokowi sangat penting untuk memecahkan kebuntuan antara pemerintah dengan umat Islam setelah kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Kita bicara yang sifatnya makro, Presiden mengatakan akan ada pertemuan selanjutnya. Pak presiden ingin negeri ini tenang, sehingga segala hal yang bisa mengganjal,” ungkap Bachtiar dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta, Selasa (27/6).
Menurut Bachtiar, Presiden Jokowi segera menugaskan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto untuk menjembatani pihak GNPF-MUI dengan Pemerintah terkait rekonsiliasi. Tugas tersebut diberikan Presiden setelah ia mendengar beberapa pandangan dari GNPF-MUI dalam pertemuan yang diadakan di Istana, Minggu (25/6) lalu.
“Presiden sudah instruksikan untuk urusan GNPF-MUI dan gerbong di belakangnya lewat Menko Polhukam,” kata Bachtiar.
Bachtiar menyatakan, Presiden Jokowi sudah memiliki keinginan untuk melakukan dialog dengan GNPF-MUI setelah aksi 411 pada November tahun silam. Hal tersebut diutarakan Jokowi kepada jajaran pengurus GNPF-MUI pada pertemuan tersebut.
“Kenapa ini kami pertegas, karena Presiden sempat tiga kali gini, seandainya ada dialog antara kita di 411, nggak ada 212, nggak ada ini-ini,” tutur Bachtiar.
Ia pun menafsirkan ucapan Presiden Jokowi sebagai keinginan untuk melakukan dialog lanjutan guna menyelesaikan perseteruan antara pemerintah dengan umat Islam.
“Ini menunjukan Presiden ingin menunjukan bahwa presiden ingin ada dialog. Ini menunjukan dialog jadi kebutuhan kita bersama,” kata dia.
Pewarta : Teuku Wildan A.
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
