Jakarta, Aktual.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung program Kementerian Pertanian dalam upaya menjamin pasokan pangan di kawasan DKI Jakarta. Program tersebut dilakukan dengan menunjuk 10 kabupaten/kota di sekitar DKI Jakarta sebagai daerah penyangga kebutuhan pangan. Jika program tersebut berhasil, Komite II DPD RI akan menerapkannya di daerah yang kekurangan pangan.
Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, Sukabumi, Lampung Selatan, Lampung Timur, Cianjur, Purwakarta, Subang, dan Karawang akan menjadi 10 kabupaten/kota yang akan difungsikan sebagai kantong-kantong daerah penyuplai kebutuhan pangan di ibu kota.
Dalam rapat dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dan Bupati-Bupati daerah penyangga pangan DKI Jakarta hari Rabu (5/7), Ketua Komite II, Parlindungan Purba menilai pemenuhan kebutuhan pangan sangat penting untuk diprioritaskan.
Hal tersebut merupakan komponen dasar dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Oleh karena itu dirinya meminta agar pemerintah benar-benar memperhatikan pemenuhan kebutuhan pangan di seluruh daerah.
“Kami mengapresiasi program dari Kementerian Pertanian ini, melalui program ini, DPD RI berharap komoditas bahan pangan yang sering diimpor seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, tidak lagi diimpor di masa mendatang. Strategi ini merupakan solusi agar harga dan pasokan pangan di Jakarta tetap stabil dan terjaga. Jika berhasil, kami akan coba terapkan di daerah-daerah,” ujar Amran.
Amran juga menjelaskan untuk mendukung program tersebut, dirinya membutuhkan sekitar 200 ribu hektar lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan di DKI Jakarta. Sebagai tindak lanjut terlaksananya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Jakarta, pihaknya telah berkerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya.
“Untuk Jakarta kita butuh 200 ribu hektar lahan, dan Kementerian Kehutanan sudah setuju akan itu. Kita akan gunakan hutan produksi untuk memenuhi kebutuhan. Kedepannya kami akan mengintegrasikan dengan sapi,” ucap Amran.
Dalam kesempatan yang sama, Senator dari Provinsi Gorontalo Rahmijati Jahja juga mengapresiasi program dari Kementan tersebut. Dirinya berpesan agar untuk menyukseskan hal tersebut, Kementan harus regulasi agar program tersebut dapat berjalan dan tidak merugikan kabupaten/kota yang menyangga kebutuhan pangan DKI Jakarta.
“Program ini perlu diorganisir dengan baik dan perlu adanya kebijakan pengetatan impor ke ibukota agar kabupaten mempunyai akses pasar yang luas. Program ini juga menarik untuk diduplikasi di daerah,” ucapnya.
Senada dengan Rahmijati, Senator dari Banten Habib Ali Alwi menilai DKI Jakarta dapat menjadi tolak ukur keberhasilan program tersebut untuk diterapkan di daerah kedepannya. “Sebagai anggota DPD kita harus memfasilitasi program ini. Program ini merupakan program kebanggaan, jika ini berhasil yang lain juga akan berhasil,” katanya.
Terkait keberhasilan program dari Kementerian Pertanian tersebut, Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan berpesan agar pemerintah dapat menggerakkan kelompok tani di setiap kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin kelancaran distribusi kebutuhan pertanian seperti pupuk ataupun penyediaan bibit agar produksi pertanian dapat terus berjalan dan mencukupi kebutuhan pangan di DKI Jakarta.
Nailin In Saroh
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
