Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 kepada DPR RI.
Biasanya menteri yang melakukan laporan pertanggungjawaban UU tentang APBN adalah Menteri Keuangan. Namun karen Menkeu Sri Mulyani Indrawati ke Jerman mengikuti sidang G20, maka posisinya digantikan Darmin untuk memesahkan RUU Pertanggungjawaban APBN 2017 di depan rapat paripurna DPR.
Menurut Darmin, realisasi APBN 2016 memang relatif cukup baik. Salah satunya, dapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadal Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kendati memang, dari sisi pendapatan negara jauh dari target.
“Pendapatan negara memang mencapai Rp1.555,9 triliun atau 87,1% dari APBN Perubahan 2016. Realisasi memang tidak sesuai rencana. Tapi kan realisasinya meningkat Rp47,9 triliun atau naik 3,2% dibanding realisasi 2015,” ungkap Darmin saat Sidang Paripurna DPR, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (6/7).
Menurutnya, realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.284,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak Rp 261,9 triliun, dan penerimaan hibah Rp 8,9 triliun.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
