Pengerjaan gedung 16 lantai yang akan digunakan untuk kantor lembaga anti rasuah itu telah memasuki tahap akhir. Gedung tersebut mulai dibangun sejak Desember 2013 dengan nilai kontrak Rp195 miliar direncanakan memiliki 70 ruang pemeriksaan dan gedung penjara yang mampu menampung 50 orang, 40 pria dan sepuluh wanita.

Jakarta, Aktual.com – Indikasi ‘permainan’ dalam pembahasan anggaran proyek milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) di DPR RI telah sampai ke telinga penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, penyidik KPK nampak serius membuktikan dugaan tersebut.

Juru Bicara KPK, Febri Dianysah, juga mengamini keseriusan penyidik mengusut indikasi yang menyeret sejumlah nama politikus, seperti Fayakun Andriadi, Eva Kusuma Sundari dan Bertus Merlas.

‎”Karena tentu penyidik KPK akan mencari bukti-bukti sebanyak-banyaknya dan sekuatnya untuk mengembangkan (permainan dalam) pembahasan anggarannya (di DPR),” terang Febri, saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/7).

Dugaan ‘permainan’ dalam pembahasan anggaran Bakamla ini sepertinya menjadi pintu bagi KPK untuk memberangus para politikus ‘nakal’. Pasalnya, lembaga antirasuah sudah banyak menemukan indikasi serupa dalam kasus berbeda.

Bahkan kata Febri, peluang adanya pihak yang dijerat dalam ‘pengurusan’ anggaran Bakamla ini masih terbuka. Selama ada bukti-bukti yang kuat, indikasi ini bisa saja naik ke tahap penyidikan.

“Kan biasa awalnya itu adalah kasus suapnya lalu berkembang ke proses pembahasan anggaran. Sepanjang buktinya cukup kami akan tingkatkan status mereka yang diduga terlibat suap (pengurusan anggaran Bakamla) itu,” kata Febri.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby