Jakarta, Aktual.com – Berhembusnya akan adanya perombakan kabinet untuk mendepak partai koalisi yang dinilai sudah tidak sejalan dengan pemerintah kian kencang.
Politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menilai bahwa wacana reshufle kali ini harus di baca pemerintah sebagai bagian dari proses dan persiapan Pilpres 2019.
“Sehingga, kegagalan dalam membuat keputusan akan berpengaruh terhadap konstelasi politik dan kemenangan dalam pilpres yang akan datang,” kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (14/7).
Lebih lanjut, dirinya memprediksi jika konstelasi politik di 2019 tidak akan jauh beda dengan peta politik di 2014. Akan hanya ada dua kekuatan pada Pilpres 2014, antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto dan akan tetap menggumpal dan mengkristal pada Pilpres 2019.
“Sedikit beda, adalah dukungan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang semula menjadi pilar Koalisi Merah Putih (KMP) dalam mendukung Prabowo, dan kini sudah masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH),” paparnya.
Peta kekuatan yang hampir tak berubah ini, jelas TB Hasanuddin, sangat jelas terlihat dari komposisi setiap pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Terakhir misalnya, dalam persoalan pro-kontra terhadap Perppu no 2/2017, pada persoalan ini tetap ada kekuatan di Senayan, dengan satu pihak adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Hanura, Nasdem dan PPP, dan pihak lain adalah PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat.
“Suasana serupa juga nampak jelas dalam Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada serentak 2017. Peta politik dan aroma dalam Pilkada ini benar-benar menggambarkan dan mencerminkan secara nyata antara kekuatan KMP dan KIH,” ujarnya.
“Bahkan juga misalnya, dalam hal rencana pemindahan ibukota, PAN, yang masuk dalam kabinet, jelas tidak mendukung rencana besar pemerintahan Jokowi,” sebut wakil ketua komisi I DPR RI itu.
“Maka orang awam pun akan menyimpulkan bahwa Pilpres 2019 akan tetap menjadi pertarungan dua kubu yaitu KIH plus versus KMP minus. KIH Plus artinya, plus Golkar dan PPP,” pungkas ketua DPD PDIP Jawa Barat tersebut.
Laporan: Novrizal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid
