Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas tentang evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas Provinsi Sumatra Utara di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/2). Presiden mengatakan Sumut dapat menggerakkan perekonomian wilayah lain di Sumatra dengan percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, tol maupun bandara karena terletak di jalur pelayaran internasional selat Malaka yang dekat Singapura, Malaysia, dan Thailand. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/kye/17

Jakarta, Aktual.com – Masifnya pembangunan infrastruktur di era Joko Widodo (Jokowi) ini digadang-gadang bisa menyedot banyak tenaga kerja baru, sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Namun faktanya, hampir tiga tahun pemerintahan Jokowi, proyek infrastruktur yang dibangun menyiskan banyak masalah. Selain pembiayannya dihenjot dari utang, bahan baku yang digunakan juga ternyata banyak dari impor. Dengan begitu industri dalam negeri pun tak berkembang.

“Dari kajian Indef, ternyata pembangunan infrastruktur itu tak berdampak langsung untuk menciptakan lapangan kerja baru. Karena faktanya banyak menggunakan mesin dan bahan baku impor. Klaimnya untuk efisiensi tapi tak terjadi,” kritik Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, di Jakarta, Jumat (21/7).

Apalagi dengan pendanaan infrastruktur yang jangka panjang, maka bahan baku seperti semen dan baja pun dicari yang lebih murah. Akibatnya kondisi tersebut hanya bisa dipenuhi dengan impor.

“Akhirnya terjadi inkonsistensi. Bagaimana kita ingin mempercepat pembangunan infrastruktur, tapi di satu sisi lain dampak untuk perekonomian secara nasional itu tak terasa sama sekali,” urai dia.

Bahkan yang terjadi, kata dia, dengan pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur malah mengakibatkan terjadinya over supply semen di dalam negeri.

“Jadi tidak ada pertumbuhan industri, seperti industri baja dan logam kita, setelah ada proyek infrastruktur. Karena pertumbuhannya (industri tersebut) malah minus,” imbuh Enny.

Kondisi kontradiktif tersebut, kata dia, harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. Dicari benang merah kesalahan tersebut. “Sehingga seharusnya dengan maraknya proyek infrastruktur bisa menstimulus perekonomian kita,” ucap dia.

Laporan: Busthomi

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby