Jakarta, Aktual.com – Sejumlah kalangan bereaksi positif atas hasil survey yang dilakukan oleh lembaga survey internasional asal Amerika Serikat, Gallup World Poll (GWP), yang dipakai Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dimana hasil survei memberi predikat Indonesia sebagai peringkat pertama dalam Trust and Confidence ini National Government atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Hasil survey sendiri telah dipublikasi 13 Juli lalu pun mendapat respon positif dari pengamat kebijakan publik asal Universitas Indonesia (UI), Agus Pambagyo. Agus menilai hasil survey tersebut bisa menjadi referensi bagi pemerintah untuk terus melanjutkan sejumlah kebijakan yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat.
“Khususnya bagaimana pemerintah bisa semakin memaksimalkan pelayanan masyarakat. Dan survei ini harus menjadi cermin atas program-program yang sudah dijalankan, sekaligus menjadi cambuk terkait program-program berikutnya,” ulas Agus di Jakarta, Selasa (25/7).
Kendati demikian, Agus mewanti-wanti pemerintah harus terus berbenah dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Agus, sebagai sebuah referensi, hasil survei GWP jangan sampai membuat pemerintah terbuai sehingga nantinya justru lengah dan enggan meningkatkan pelayanan masyarakat.
“Artinya, sekarang sudah baik. Ya sudah kerjakan yang sudah baik dan terus ditingkatkan. Seperti pelayanan itu tidak bisa stagnan, harus terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ingat, jangan sampai lengah, dan terus diperbaiki. Karena kalau terlena bisa menjadi bumerang,” terangnya.
Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Rumah Gerakan 98, Sayed Djunaidi Rizaldi, menyambut baik hasil survey tersebut. Ia mengatakan, hasil ini sangat positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dalam beberapa waktu terakhir tak kunjung adem dengan berbagai masalah seperti terorisme dan radikalisme yang masih menghantui masyarakat.
Pria yang biasa disapa Pakcik ini, menilai, hasil survey GWP sangat penting bagi pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang tengah gencar dilakukan dalam beberapa tahun belakangan.
“Kepercayaan masyarakat adalah hal paling mendasar untuk mewujudkan dukungan dan partisipasi tersebut. Sehingga, kepercayaan yang besar dari masyarakat ini benar-benar harus dirawat,” ujar Pakcik.
Seperti diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan APBN yang lebih kredibel dan bijak serta menjaga keberlangsungan anggaran pembangunan yang sehat diharapkan mampu mendorong potensi kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan.
Dari sisi pemerintah, lanjut Pakcik, hasil survei ini dapat menjadi tolok ukur bahwa apa yang sudah dilakukan selama ini sudah pada rel yang benar. Pemerintah semakin percaya diri. Penyempurnaan di sana-sini masih diperlukan, namun setidaknya Kabinet Kerja Jokowi tidak harus balik haluan atau mencari rumus baru dalam menjalankan pemerintahan.
“Hasil survei GWP ini juga menjadi indikator positif bagi berbagai lembaga eksternal dalam menilai Indonesia, terutama investor. Harapan kita, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkatkan, juga kepercayaan investor luar menanamkan modal di Indonesia terus meningkat,” pungkas Pakcik.
Seperti diketahui, tingkat kepercayaan terhadap Pemerintah Indonesia merupakan angka yang tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (Amerika Serikat 30 persen, Inggris 31 persen, Jerman 55 persen, Prancis 28 persen) maupun negara-negara berkembang non OECD (India 73 persen, Brazil 26 persen, Afrika Selatan 48 persen).
Enam peringkat teratas negara-negara tersebut adalah Indonesia, Swiss, India, Luksemburg, Norwegia dan Kanada. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia tahun 2016 adalah sebesar 80 persen, meningkat dibanding tahun 2007 yang hanya mencapai 28 persen.
Pewarta : Teuku Wildan A.
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
