Jakarta, Aktual.com – Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro terlihat agak meninggikan bahasanya tatakala ditanya soal pemerintah yang mau menggunakan dana haji untuk infrastruktur itu karena kekurangan dana.
Justru sikap keinginan Presiden Joko Widodo itu diklaimnya karena untuk membantu calon jamaah haji agar mendapat imbal hasil (return) yang cukup tinggi dari dana yang disimpannya.
“Makanya jangan dibaca pemerintah butuh uang (untuk membangun), lalu nyari-nyari dana di haji. Bukan itu. Tetapi, pemerintah justru mau membantu pemegang dana haji untuk mencari return yang terbaik,” klaim dia, di sela-sela acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), di Jakarta, Jumat (28/7).
Pemerintah, kata dia, justru merasa tak nyaman dengan pemberitaan di media sosial (medsos) soal rencana pemerintah yang mau menggunakan dana haji karena disebutnya kekurangan dana.
“Di medos itu banyak kesalahpahaman. Sehingga akhirnya digunakan lawan politik untuk menyerang pemerintah,” kata dia.
Justru yang terjadi itu, kata dia, dengan penggunaan dana haji di proyek infrastruktur itu agar imbal hasil investasinya lebih tinggi.
Sekarang, menurut Bambang, dana haji hanya mengendap di bank-bank syariah saya. Porsinya, sebanyak Rp30 triliun di obligasi syariah (sukuk) dan sisanya sebanyak Rp50 triliun ada di bank syariah.
“Artinya, sebagian dana itu tak lagi produktif. Padahal dana haji itu ada harapan ketika yang bersangkutan itu naik haji maka pelayanannya itu harus paling hebat. Bagaimana pelayanan itu baik kalau return-nya itu kecil,” klaim dia.
Namun, dia menjanjikan, jika diinvestasikan di proyek infrastruktur itu, maka akan mendorong return investasi yang bisa mencapai 13 persen.
“Jadi, tinggal dikalikan saja angka yang diinvestasikan (sekitar Rp80 triliun) dengan 13 persen, itu di atas Rp10 triliun. Gede itu,” klaim Bambang lagi.
Bambang juga kembali terlihat tak nyaman ketika dikonfirmasi, kabarnya dana haji ini justru bakal digunakan untuk pengembangan proyek-proyek infrastruktur baru yang tentu saja risikonya tinggi. Bambang juga mengelak jika dana haji ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan ibukota baru.
“Ini (rencananya) belum apa-apa kok. Ini baru kita bangun instrumen investasinya. Jangan ngomong terlalu tinggi dulu lah. Nanti kita minta BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dan DSN (Dewan Syariah Nasional) untuk mencarikan investasi yang aman,” ujarnya.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
