Suasana di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Rabu (23/11/2016). Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini terdapat 13,5 juta penduduk Indonesia yang hidup miskin di lingkungan kumuh. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Zulkifli Hasan menilai kemiskinan dapat menjadi salah satu faktor pemicu munculnya gerakan radikalisme.

“Orang miskin itu biasanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan rendah, tidak punya tabungan dan tidak punya investasi. Mereka jadi tidak berdaya,” ujarnya di Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Jumat (29/7).

Ketidakberdayaan karena keterbatasan itu, lanjut dia, selain kerap membuat kualitas seseorang jadi rendah, juga dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat yang ada di lingkungan orang tersebut.

“Saat mau sekolah tidak bisa, uang juga tidak punya, orang jadi tidak punya harapan. Ketika itu kemiskinan bisa jadi gerakan radikal,” terang Zulkifli.

Lebih lanjut, mantan Menteri Kehutanan RI itu menerangkan sebenarnya berdasarkan UUD 45, negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

“Jadi, negara punya tanggung jawab untuk menjaga rakyatnya, kalau ada orang meninggal kelaparan, negara bisa dikatakan melanggar konstitusi,” kata dia.

Kendati demikian, tentu saja masyarakat tidak diimbau untuk berdiam diri dan hanya menunggu bantuan dari negara, ujar Zulkifli.

Negara, jelasnya, juga memiliki tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga akses terhadap pendidikan banyak dimudahkan bagi masyarakat.

Terkait dengan akses pendidikan ini, Ketua MPR mengimbau para generasi muda untuk benar-benar memanfaatkan fasilitas tersebut, agar dapat meningkatkan kualitas diri dan bersaing dengan masyarakat global.

“Jangan sampai kita kalah dengan pekerja dari Tiongkok, atau dari negara lainnya. Kita tidak boleh jadi ‘kuli’ di negeri sendiri,” tegasnya pula.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Eka