Petani menanam padi di tepi Sungai Batanghari yang surut akibat kemarau di Teluk Kenali, Telanaipura, Jambi, Senin (29/5). Beberapa petani di daerah itu secara turun temurun biasa memanfaatkan musim surutnya air Sungai Batanghari yang umumnya terjadi sekali setahun untuk menanam padi. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/ama/17.

Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Moeldoko mengungkapkan banyakan keluhan yang dilontarkan petani terkait distribusi subsidi pada sektor pertanian. Ia mengemukakan bahwa penyaluran subsidi tersebut masih belum optimal karena terdapat sebagian petani yang masih belum menerimanya.

Ia mencontohkan subsidi benih, yang disebutnya sebagai kebijakan yang baik untuk petani, hanya saja hal tersebut tidak disertai dengan penyaluran, atau distribusi benih yang kurang lancar.

“Kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan subsidi benih sangat luar biasa. Persoalan yang muncul di distribusinya,” kata Moeldoko, dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Sabtu (28/7).

Mantan Panglima TNI ini pun mendesak pemerintah agar mengevaluasi seluruh subsidi yang dialokasikan pada sektor pertanian. Ia menganjurkan pemerintah untuk menjalankan subsidi harga agar lebih menguntungkan petani.

“Kalau memang tidak menguntungkan petani, mungkin perlu subsidi pupuk di depan dan diberikan saat pasca panen. Sehingga harga ke bulog tidak Rp3.700 lagi tapi Rp4.500. Jadi lebih ke subsidi harga,” jelasnya.

Seperti yang diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran sebesar Rp31,326 triliun untuk mensubsidi pupuk terhadap para petani. Anggaran ini sendiri dialokasikan untuk 8,55 juta ton pupuk dan 1 juta ton dijadikan cadangan.

Dengan pupuk bersubsidi, petani cukup membayar Rp1.790 atau Rp1.800 per kilogram urea untuk mendapatkan pupuk dengan harga pasar Rp4.800 per kg.

Teuku Wildan

Artikel ini ditulis oleh:

Teuku Wildan
Arbie Marwan