Jakarta, Aktual.com – Menindaklanjuti pembagian saham atas blok Offshore North West Java (ONWJ), Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta DPRD mendatangi SKK Migas guna memastikan pengelolaan blok ini nantinya dapat dilakukan secara profesional dan transparan.
Direktur Utama PT Migas Hulu Jabar (MUJ), Begin Troys menyatakan siap mengemban amanah sebagai BUMD untuk terlibat dalam pembagian paticipating interest (PI) 10 persen sebagaimana yang telah diatur melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016.
“MUJ siap menindaklanjuti tugas yang diamanahkan pemerintah provinsi dengan sebaik mungkin. MUJ juga akan kooperatif dalam proses B to B dengan PHE ONWJ dalam rangka mempercepat proses peralihan PI 10 persen ini agar daerah dapat segera terlibat dalam pengelolaan bisnis migas di WK ONWJ,” ujar dia dalam rilis yang diterima Aktual.com, Minggu (30/7).
Sebagaimana diketahui, blok ONWJ adalah wilayah kerja yang telah beroperasi sejak tahun 1971. Kontrak ini telah berakhir sejak 18 Januari 2017. Pemerintah telah memutuskan untuk memberikan status operatorship penuh pada Pertamina Hulu Energi ONWJ (PHE ONWJ) dengan skema Gross Split.
Adapun Permen ESDM No. 37 Tahu 2016 memberikan hak saham 10 persen kepada pemerintah daerah dengan skema biayanya ‘digendong’ oleh kontraktor dalam hal ini Pertamina. Nantinya Pertamina mengambil melalui deviden untuk BUMD.
“Kami menindaklanjuti surat dari SKK Migas pada 11 April 2017 yang telah meminta agar pemerintah daerah menyiapkan BUMD yang akan menerima PI. Maka kita bicarakan dengan SKK Migas,” pungkasnya.
Laporan: Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Andy Abdul Hamid
