Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, menyatakan membangun infrastruktur seharusnya memakai dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga tidak perlu dikaitkan dengan dana haji.
“Mestinya pembangunan infrastruktur, itu memakai pos anggaran APBN, bukan dana haji,” kata Hidayat Nur Wahid dalam rilis di Jakarta, Senin (31/7).
Menurut Hidayat, pemerintah diharapkan dapat bersikap lebih bijaksana dengan tidak memakai dana haji guna membangun infrastruktur.
Politisi PKS itu berpendapat penggunaan dana haji untuk pembangunan sarana infrastruktur sangat tidak tepat dan seharusnya tidak dilaksanakan.
“Seharusnya, dana haji yang adalah milik umat itu digunakan untuk kepentingan umat, misalnya menjadikan ongkos haji semakin murah. Atau membantu mempermudah jamaah haji asal Indonesia dalam melaksanakan ibadah di Mekah,” ucapnya.
Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo mengutarakan harapannya agar penggunaan dan pemanfaatan dana haji itu harus mengacu pada perundang-undangan yang ada.
“Yang penting jangan bertentangan dengan peraturan UU yang ada,” kata Presiden saat menghadiri Lebaran Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (30/7).
Selain itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa dana haji itu adalah dana umat, sehingga penggunaanya harus hati-hati.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
