Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VIII DPR, Khatibul Umam Wiranu mengingatkan pemerintah untuk tetap berpegang pada syarat-syarat syariah jika memang pemerintah bersikeras untuk menggunakan dana haji dalam bentuk investasi. Imam pun menegaskan, investasi yang dipilih harus investasi dengan tingkat resiko terkecil.
Menurutnya, selama ini akad untuk dana haji hanya diperuntukkan sebagai pembiayaan kebutuhan ibadah jamaah. Oleh karenanya, pemerintah harus merevisi mekanisme penyimpanan ibadah haji yang dititipkan oleh para calon jamaah.
Pasalnya, dana haji yang dialokasikan kepada investasi maupun infrastruktur, termasuk dalam hutang pemerintah kepada calon jamaah haji. Akad sendiri merupakan pokok penting dalam syariah Islam.
“Calon jamaah akadnya mau nyimpen uang untuk haji atau mau investasi untuk nanti haji. Nanti BPKH berkewajiban memperbaiki niat. Jadi nggak bisa sembarangan. Kalau di Malaysia, mewakilkan uang saya untuk dikelola. Itu salah satu syarat utama syariah,” paparnya.
Selain itu, adalah pemilihan Bank yang digunakan untuk menanam uang tersebut. Menurut Umam, jika merujuk pada syariat, dana haji tidak dapat dikelola oleh bank konvensional, melainkan bank syariah.
Ketika ditanya, selama ini dana haji dikelola untuk apa saja, ia menjawab bahwa sekarang ini sebagian dana itu ada untuk sukuk bunga, dengan jumlah Rp 52,3 triliun.
“Kita protes itu disimpan di bank konvensional, itu harus segera ditarik. Sudah jelas melanggar syariah dan membuat ulama bertanya, kok nyimpennya malah di bank konvensional, itu melanggar hukum. Kasihan jamaah haji, jadi dipertanyakan keabsahannya,” tegasnya.
Sementara lanjut Khatibul, dana calon jamaah haji yang disimpan di bank konvensional itu terdapat di empat bank. Tapi jumlah persisnya ia tidak mengetahui.
“Besar lah. Pokoknya triliunan ya. Dicurigai keuntungannya. Itu yang disebut riba. Kalau gunakan dana riba untuk haji, kan bermasalah. Kalau bank syariah nggak ada riba,” pungkasnya.
Pewarta : Teuku Wildan A.
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
