Kekhawatiran Presiden Joko Widodo terhadap dunia investasi tidak bisa dibendung, hingga pada sidang kabinet tercetus kecemasannya melihat gejala yang menghambat investasi oleh regulasi yang dikeluarkan ditingkat kementerian. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Janji kampanye Presiden Joko Widodo yang terdapat dalam Nawacita disebut-sebut sulit terealisasi dan dianggap sebagai janji manis belaka. Program ini memang menjadi magnet utama yang menarik masyarakat dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai, secara spesifik menyebut salah satu poin dalam Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggir, sebagai sesuatu hal yang menyilaukan bagi semua ‘orang pinggiran’ di seantero Indonesia, pada masa itu.

Pigai menyebut perspektif pembangunan ini seolah ingin memetamorfosis pembangunan nasional yang selama ini berpusat di kota-kota sebagai pusat pelayanan dan kawasan industri, sebagai pusat pertumbuhan.

“Memang butir cita ini mau mengobati bulir-bulir yang mendalam karena tingginya disparitas pembangunan, sosial dan ekonomi, disparitas antara Timur dan Barat Indonesia, disparitas antara desa dan kota,” jelas Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima Aktual, Rabu (9/8).

Seiring berjalannya waktu, cita-cita ini tampak jauh panggang dari api. Hal ini tampak dari maraknya korupsi dana infrastruktur desa belakangan ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Teuku Wildan
Andy Abdul Hamid