Jakarta, AKtual.com – Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kesiapan menghadapi kemajuan teknologi yang destruktif. Selama 2017 tercatat banyak peristiwa di dunia dan tanah air terkait sisi negatif kemajuan teknologi, seperti serangan wannacry dan peretasan yang memakan korban instansi pemerintah.
Melihat fakta ini Presiden menyampaikan bahwa dalam usia Indonesia yang memasuki ke-72, Indonesia harus siap menghadapi tantangan global terutama dari sisi teknologi yang akan terus membesar. Ketergantungan masyarakat akan teknologi juga semakin hari bertambah besar.
Pakar keamanan siber Pratama mengatakan bahwa saat ini hampir semua negara bersiap lebih serius menghadapi tantangan teknologi dan keamanan siber.
“Tantangan serius bagi pemerintah adalah mengamankan semua infrastruktur strategis, terutama dari segi keamanan siber. Serangan wannacry dan NoPetya beberapa saat lalu memang tidak massif menghantam tanah air, namun melihat beberapa negara eropa yang sempat lumpuh memang sudah sepatutnya kita waspada,” ujar Pratama Persadha dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (17/8).
Ditambahkan Pratama, pekerjaan rumah (PR) paling penting saat ini salah satunya adalah meningkatkan standar keamanan siber di tanah air. Standar keamanan yang dimaksud tidak hanya terkait infrastruktur penting milik pemerintah dan swasta, namun secara menyeluruh termasuk regulasi tataran teknis.
“Standar keamanan siber Indonesia harus ditingkatkan. Jangan sampai Indonesia terus menjadi lokasi favorit warga negara asing menjalankan aksi kejahatan sibernya. Tentu ini menurunkan daya saing Indonesia secara global,” terang chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.
Pekerjaan rumah yang tak kalah penting menurut Pratama adalah negara harus bisa mendorong lahirnya aplikasi lokal. Aplikasi pepesanan instan, email, media sosial dan aplikasi lain besutan dalam negeri harus benar-benar menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya ini adalah salah satu pondasi penting dalam membangun kedaulatan informasi, agar tidak terus tergantung dengan buatan asing.
“Ketergantungan kita pada aplikasi asing masih sangat besar, ini jelas PR yang tidak mudah bagi pemerintah. Aplikasi lokal sudah ada, tinggal dukungan dari pemerintah. SDM kita diluar negeri melimpah, bila dimaksimalkan akan sangat luar biasa hasilnya,” terangnya.
Pihakya berharap dengan sudah lahirnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Defence Kemhan Cyber Crime Polri dan Deputi Siber Badan Intelijen Negara (BIN), pemerintah bisa mendapatkan banyak masukan dan menghasilkan kebijakan yang mendukung meningkatnya keamanan siber di tanah air. Kini salah satu faktor yang dipertimbangkan investor adalah infrastruktur siber yang memadai sekaligus keamanannya. Tentu ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah.
“72 tahun Indonesia merdeka, harus merdeka dan berdaulat pula secara informasi. Bebas dari penjajahan informasi dan kuat hadapi serangan siber bangsa lain,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
