Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Antonius Tonny Budiono

Jakarta, Aktual.com – Direktur Jenderal Perhubungan Laut nonaktif, Antonius Tonny Budiono menjawab diplomatis saat ditanya dugaan keterlibatan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam kasus suap yang kini melilitnya.

“Pak Menteri orang baik,” singkat Tonny, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (29/8).

Isu terkait indikasi keterlibatan Menhub dalam kasus Tonny merebak lewat pernyataan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Kata mantan Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), sektor perhubungan laut merupakan lahan ‘basah’, karena banyak uang negara mengalir ke sana.

Maka dari itu, potensi korupsi di sektor Hubla begitu besar, dan semua pejabat yang berkaitan dengan sektor itu memiliki peluang yang sama besar untuk melakukan korupsi.

“Uang negara untuk pelabuhan dan kerja di laut banyak. Skala ekonomi negara kelautan, praktis peluang korupsinya besar,” ucap Saut, Jumat pekan lalu.

Pimpinan KPK lainnya, Basaria Panjaitan bahkan mengatakan kalau peluang untuk mengusut adakah keterlibatan Menhub terbuka lebar. “Tidak menutup kemungkinan sepanjang ditemukan bukti baru,” saat jumpa pers pengumuman status tersangka untuk Tonny, Kamis (24/8).

Seperti diketahui, Tonny telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK lantaran diduga menerima sejumlah suap dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan. Suapnya sebesar Rp 20,074 miliar terkait proyek pengerukan Palabuhan Tanjung Mas, Semarang.

Meski begitu, pihak KPK mencurigai kalau Tonny tak hanya terindikasi menerima suap dari proyek Tanjung Mas. Ada banyak proyek yang disinyalir juga menjadi bancakan dia.

(Reporter: M Zhacky)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka