Jakarta, Aktual.com-Tragedi kekerasan yang diderita etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar mendapatkan perhatian dari sejumlah pihak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk bisa menyiapkan satu Pulau sebagai tempat penampungan pengungsi Rohingya.
“Melihat penindasan tersebut dengan ini MUI memberikan sikap, salah satunya meminta pemerintah Indonesia bila memungkinkan, untuk menyiapkan satu Pulau khusus untuk menampung pengungsi Rohingya,” sebut Wakil Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunan kepada Media melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat (1/9).
MUI juga mendesak kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera menangani tragedi secara sungguh-sungguh, jika perlu mengambil alih permasalahan tersebut.
“Sudah terbukti secara meyakinkan Pemerintah Myanmar belum bersedia menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya,” kata Amirsyah.
Lebih lanjut, dia mengatakan, MUI juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi kembali diplomasi sunyi (non megaphone diplomacy) yang diterapkan Myanmar. Pemerintah Bangladesh juga diharapkan membuka wilayah Rikhine agar bantuan dari seluruh negara bisa sampai ke sana.
“Sehingga mereka bisa menyelamatkan diri dari persekusi pemerintah Myanmar,” kata Amirsyah.
MUI pun mendesak Komite Hadiah Nobel segera mencabut penghargaan Nobel Perdamaian Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Amirsyah juga menuntut semua pelaku pelanggaran HAM dihukum berat melalui Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court (ICC)).
“Hal ini untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar,” cetus Amirsyah.
Terakhir, MUI mendesak ASEAN untuk menekan Myanmar menghentikan aksi tersebut. Juga untuk mempertimbangkan pembekuan keanggotaan negara Myanmar di ASEAN.
“Bila dalam waktu yang dipandang cukup hal tersebut tidak dilakukan oleh Myanmar, maka wajar bagi ASEAN untuk pertimbangkan keanggotaannya,” tandas Amirsyah.
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
