Baghdad, Aktual.com – Pemerintah Regional Kurdi Irak (KRG), membantah laporan mengenai penundaan referendum kemerdekaan yang dijadwalkan diselenggarakan pada 25 September.
“Laporan tersebut mengenai partai Kurdis menerika gagasan PBB dan AS dan menunda referendum itu sama sekali tidak benar,” kata seorang pejabat dari Kantor Presiden regional, seperti diberitakan Xinhua, Minggu (24/9).
Pejabat Kurdi tersebut mengatakan Pavel Talabani, putra dari mantan presiden Jalal Talabani –yang sebelumnya dikutip oleh laporan media bahwa ia mengumumkan penundaan– hanya menyampaikan pendapat pribadi.
Sebelumnya, saluran televisi milik negara Irak, Iragiya, dengan mengutip pernyataan Pavel Talabani melaporkan di dalam berita terkini bahwa semua partai Kurdi memutuskan untuk menunda referendum kemerdekaan. Pavel Talabani adalah anggota senior di Uni Patriotik Kurdistan (PUK).
“Setelah mengkaji semua pilihan, kami (PUK dan KDP, dua partai utama Kurdi) telah menyimpulkan bahwa program yang ditawarkan oleh Amerika Serikat, Inggris, PBB dan banyak teman lagi di seluruh dunia, adalah jalan terbaik buat Wilayah Kurdistan pada saat ini,” kata Pavel Talabani.
KDP merujuk kepada Partai Demokratik Kurdistan –yang dipimpin oleh Presiden KRG Masoud Barzani, yang memimpin upaya untuk menyelenggarakan referendum kemerdekaan.
Sementara itu, Dewan Tinggi Wilayah Kurdistan bagi Referendum juga mengeluarkan pernyataan untuk membantah desas-desus mengenai penundaan referendum tersebut. Dewan itu kembali menyatakan plebisit tersebut akan diselenggarakan sebagaimana jadwal pada Senin, kata Kurdistan 24.
Pada 7 Juni, Barzani mengumumkan keinginannya untuk menyelenggarakan referendum pada 25 September mengenai kemerdekaan Wilayah Kurdistan dari Irak.
Rencana itu ditentang oleh Pemerintah Sentral Irak di Baghdad dan masyarakat internasional, terutama negara tetangga Irak seperti Iran, Turki dan Suriah.
Ketiga negara tersebut khawatir tindakan itu bukan hanya akan merusak keutuhan wilayah Irak, tapi juga mengancam keamanan negara mereka sendiri sebab ada sangat banyak warga Kurdi di negeri mereka.
Pemerintah Irak telah memperingatkan pemerintah di Baghdad siap campur-tangan secara militer jika referendum tersebut mengarah kepada kerusuhan.
Amerika Serikat juga telah menyerukan penundaan referendum itu, dengan alasan kegiatan tersebut dapat mengalihkan perang yang berlangsung melawan kelompok teror IS.
Dalam perkembangan lain, Kepala Staf Umum Turki Hulusi Akar dan timpalannya dari Irak Othman Al-Ghanimi mengadakan pembicaraan pada Sabtu di Ankara untuk membahas referendum mendatang Kurdistan.
Al-Ghanimi kembali menyampaikan pentingnya untuk memelihara persatuan politik dan keutuhan wilayah Irak, dan perang bersama melawan organsasi teror, kata Kepala Staf Umum Turki itu di dalam satu pernyataan.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
