Jakarta, Aktual.com-Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menuding bahwa pernyataan yang dikemukakan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait adanya institusi nonmiliter yang memesan 5.000 senjata ilegal sebagai sebuah manuver politik.
“Kita semua perlu lebih tenang dan menjaga jarak dari manuver-manuver politik yang sudah menabrak batas kepatutan maupun undang-undang. Contohnya, manuver politik Panglima TNI Gatot Nurmantyo,” cetus Rachland kepada Media melalui keterangan pers, Minggu (24/9).
Meskipun isu itu benar, tambah dia, Jenderal Gatot tidak boleh membocorkan data intelijen tersebut. Pasalnya, Panglima TNI tidak sepatutnya membocorkan data intelijen, apalagi yang sensitif, kepada publik.
“Dia harus lapor ke presiden,” kata Rachland.
Rachland menilai, Jenderal Gatot seharusnya menyampaikan perkara itu kepada DPR, bukan kepada sesepuh dan purnawirawan TNI pada acara yang diliput luas Media, dan dipandang sebagai upaya untuk menghimpun dukungan bagi manuver-manuver politiknya.
“Tetapi yang secara fundamental paling fatal adalah saat Panglima TNI mengancam akan ‘menyerbu.’ Kenapa?” sesal Rachland.
Sesuai prinsip keterbukaan demokrasi, kata dia militer tidak boleh mengambil kebijakan politik. Pasalnya, kebijakan tersebut cuma absah diambil oleh pengelola otoritas negara yang dipilih oleh pemilu demokratik.
“Panglima TNI tidak dipilih oleh pemilu. Panglima TNI diangkat oleh presiden. Kewajibannya bukan mengambil kebijakan, melainkan menjalankan dan mengelola operasi,” tukas Rachland.
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
