Jakarta, Aktual.com – Daya beli masyarakat yang terus anjlok tak cuma dialami di masyarakat perkotaan dengan sepinya mal-mal serta beberapa peritel yang tutup. Ternyata di kalangan pedesaan juga banyak alami penurunan daya beli. Hal ini terjadi karena masyarakat pedesaan yang banyak bergantung pada sektor pertanian justru masih jauh dari kesejahteraan.
Menurut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, di era Jokowi ini masih nasib petani masih jauh dari kesejahteraan. Indikatornya dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus-terusan turun.
“Selama Januari-Agustus 2017 NTP terus menerus turun. Khususnya untuk petani tanaman pangan. NTP-nya masih di bawah 100 sejak April 2016 sampai Juli 2017. Ini yang disayangkan,” ujar dia di Jakarta, Selasa (26/9).
Hal itu, kata dia, sangat memengaruhi daya beli petani. Bahkan saat ini untuk membeli beras saja petani masih merasa kemahalan.
“Karena yang terjadi harga produksi justru lebih mahal dari harga beras. Karena memang pendapatan petani rendah sementara biaya produksinya terus tinggi. Makanya pemerintah juga harus terus mengucurkan subsidinya doang,” kata dia.
Dia sendiri menyayangkan klaim dari pemerintah bahwa selama ini angka produksi terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
“Pemerintah boleh bangga dengan angka itu (produksi naik), namun apa artinya jika pelaku utamanya (petani) tak sejahtera, bahkan semakin terpuruk dengan daya beli yamg terus anjlok,” kecam dia.
Selama ini pemerintah mengklaim, produksi padi di 2014 naik 70,8 juta ton gabah, di 2015 naik 75,4 juta ton, dan di 2016 naik 79,1 juta ton.
Untuk itu, kata dia, biaya produksi beras lbh mahal dibansinf beli beras. Msh ada jalan yg strategia utk labgkah upaya kita bersama utk letakan pertanian dan pusat pertumbuhan berbasisi ekonomi kerakyatan.
Dia meminta pemerintah untuk menekan mekanisme pasar yang selama ini memberatkan petani. Jangan sampai terjadi liberalisasi di pasar pertanian dan hanya dimainkan oleh para mafia-mafia pertanian.
Selain akses pasar, Cak Imin juga minta pemerintah agar memperjuangkan penguasaan lahan pertanian dan peningkatan subsidi. “Subsidi jangan dikurangi. Negara maju seperti AS saja masih ada subsidinya,” tegas dia.
Dia berharap pemerintah Jokowi serius mewujudkan kesejahteraan petani. “Jika petani sejahtera otomatis daya beli masyarakat desa juga naik. Sehingga hal itu bisa menjawab masalah kemiskinan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita,” pungkas dia.
Laporan Busthomi
Artikel ini ditulis oleh:
