Jakarta, Aktual.com – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron, menilai penurunan daya beli masyarakat karena adanya pergeseran pola konsumsi domestik.
“Fakta penurunan daya beli masyarakat tersebut disampaikan dalam laporan BPS (Badan Pusat Statistik) pada triwulan 2 tahun 2017,” kata Herman Khaeron pada diskusi “APBN 2017 dan Polemik Daya Beli” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (5/10).
Menurut Herman Khaeron, laporan BPS menyebutkan penurunan daya beli masyarakat ditandai oleh sejumlah data yang menjadi indikator terhadap daya beli masyarakat.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini mencontohkan, pencabutan subsidi listrik 900 watt dari pelanggan rumah tangga sederhana dan penghapusan raskin.
“Daya beli masyarakat menjadi penting, karena merupakan data dari laporan BPS triwulan 2 tahun 2017. Ini bukan wacana politik,” katanya.
Menurut Herman, mencermati lebih lanjut penurunan daya beli masyarakat ini karena adanya pergeresean pola konsumsi domestik dari konvensional ke online, yakni trend masyarakat yang sebelumnya belanja secara manual di gerai bergeser ke belanja secara online.
Indikasi tersebut, kata dia, ditandai adanya gerai yang tutup dan di sisi lain adanya peningkatan jasa kurir hingga mencapai 135 persen serta pertumbuhan pajak penghasilan (PPn) sebesar 12,4 persen.
Herman juga melihat, hampir separuh dari indikator penopang pertumbuhan daya beli masyarakat adalah konsumsi domestik.
Mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini menambahkan, jika BPS menyatakan tidak terjadi penuruan daya belim masyarakat, maka BPS membuat laporan pada triwulan 3 tahun 2017 menyampaikan data-data yang “rebond” dan sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yakni 5,1 persen.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
