Jakarta, Aktual.com – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terus gencar membangun infrastruktur. Karena tak punya banyak anggaran di APBN, Jokowi pun meminta lembaga perbankan untuk ikut membiayai proyek infrastruktur yang tengah digenjot itu.
Tak cuma itu, pemerintah juga gencar menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) untuk proyek infrastruktur. Namun sayangnya, bagi perbankan, mereka melihat proyek infrastruktur ini masih berisiko tinggi untuk dibiayai. Karena masih menyimpan potensi kredit macet (Non Performing Loan/NPL) yang cukup tinggi.
“Sektor infrastruktur memang pelu didorong. Termasuk oleh bank. Tapi masalahnya ini masih high risk (risiko tinggi), sehingga perlu ada risk sharing. Karena kredit infrastruktur itu memang gede, jadi beban bank,” jelas ekonom Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Martin Panggabean di Jakarta, Jumat (6/10).
Makanya, kata dia, misalkan ada proyek infrastruktur senilai Rp1 triliun, porsi bank yang paling masuk akal maksimal Rp300 miliar. Itu angka yang prudent karena batasnya hampir mentok.
Dia juga mengingatkan, agar keinginan pemerintah yang berharap perbankan membiayai sektor infrastruktur itu jangan seperti saat booming harga komidtas kelapa sawit dan batubara. Saat itu semua bank ramai-ramai membiayai sektor kelapa sawit dan batubara.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
