Jakarta, Aktual.com – Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Budi Harto menyampaikan realisasi proyek pembangunan kereta Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) baru mencapai 22 persen dari target 40 persen pada tahun ini.
Padalah proyek senilai Rp 23 triliun ini sudah menggelontorkan uang sekitar Rp 5 Triliun dan diperkirakan hingga akhir tahun akan menjadi Rp 7 triliun. “Sekarang sudah 22 persen pendanaan KAI udah disuntik pemerintah pake PMN. KAI nanti diberi hak konsesi oleh Menteri Perhubungan, imbalannya dia harus bayar ke Adhi karya,” kata Budi Harto, Kamis (5/10).
Sebagaimana diketahui, LRT merupakan salah satu proyek prioritas nasional yang ditugaskan pemerintah kepada PT Adhi Karya melalui ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden No 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.
Kemudian pada tanggal 3 Mei 2017, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015. Adapun skema pendanaan yang direncanakan melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pembayaran atas pembangunan prasarana LRT dilakukan melalui anggaran Kementerian Perhubungan dan/atau melalui PT KAI. 2. Jika pembayaran dilakukan melalui PT KAI, Pemerintah menugaskan PT KAI untuk
menyelenggarakan pengoperasian, pemeliharaan, pengusahaan, dan pendanaan pengadaan prasarana.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Wisnu
