Jakarta, Aktual.com – Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang oleh sejumlah nasabah Indonesia di Standard Chartered Plc, sehubungan dengan transfer dana hingga Rp18,8 triliun dari Guernsey ke Singapura.
“Kami terus mendalami kemungkinan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam hal ini,” kata Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae saat dihubungi di Jakarta, Senin (9/10).
Dian mengatakan pihaknya tidak bisa terburu-buru untuk menyimpulkan ada modus pencucian uang. Yang pasti, yang terlibat dalam transfer dana fantastis tersebut terdiri dari entitas pengusaha (individu) dan juga korporasi.
Indikasi sementara pelanggaran lain, kata Dian, adalah pelanggaran perpajakan dengan menghindari atau menyembunyikan aset guna menghindari kewajiban pajak (tax evasion). Transfer dana tersebut dilakukan akhir 2015 atau tepat sebelum Guernsey menerapkan “Common Reporting Standard”, sebuah kesepakatan global pertukaran informasi secara otomatis terkait pajak.
PPATK sudah menyerahkan hasil analisis ke Ditjen Pajak. Namun, Dian menegaskan, pelanggaran pajak masih bersifat dugaan sementara. Dia meminta untuk menunggu penjelasan resmi dari Ditjen Pajak.
“PPATK masih terus mendalami kemungkinan TPPU nya. Saya kira agar tidak menimbulkan simpang siur, dan tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu, lebih baik kita tunggu dulu hasil investigasi Ditjen Pajak,” ujarnya.
Otoritas Jasa Keuangan RI (OJK) sudah meminta anak usaha Standard Chartered Plc di Indonesia memberikan klarifikasi. OJK akan menentukan sikap setelah selesai mendalami penjelasan dari Standard Chartered Indonesia.
“Kami harus lihat otoritas mana yang berwenang atas masalah ini,” kata Heru menjawab tindak lanjut kepada Standard Chartered.
Merujuk pada laporan Bloomberg dan South China Morning Post, regulator di Eropa dan Asia sedang melakukan investigasi terhadap Standard Chartered Plc atas transfer dana milik nasabah khusus sebesar 1,4 miliar dolar AS dari Guernsey, yang merupakan daerah kekuasaan Inggris, ke Singapura pada akhir 2015.
Dalam laporan itu disebutkan, aset yang ditransfer tersebut sebagian besar milik nasabah Indonesia.
Regulator juga mendapat laporan ada kecurigaan terhadap staf bank mengenai transfer tersebut. Transfer tersebut dilakukan menjelang Guernsey menerapakan “Common Reporting Standard”, sebuah kesepakatan global pertukaran informasi secara otomatis terkait pajak.
Investigasi juga dikabarkan tengah dilakukan oleh bank sentral Singapura yaitu Monetary Authority of Singapura (MAS) dan otoritas keuangan Guernsey yaitu Guernseys Financial Service Commission.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan