Jakarta, Aktual.com – Kementerian Perhubungan secara intensif mendorong kerja sama dengan pihak swasta dalam bentuk pemanfaatan barang milik negara (aset) dan operasional di pelabuhan dan bandara.
Kebijakan ini dikatakan sebagai upaya memaksimalkan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat. Dia menegaskan tidak ada peralihan aset dalam kerja sama ini.
“Tidak ada penjualan aset atau pengalihan aset negara dalam kerja sama tersebut. Semua aset tetap dikuasai negara,” tegas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta (13/10).
“Kita undang investor baik dalam maupun luar negeri untuk turut mengelola pelabuhan dan bandara untuk bekerjasama bukan dilimpahkan tapi kerja sama, dengan harapan supaya kompetensi keahlian swasta ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan dan bandara-bandara tersebut,” jelas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Selain untuk meningkatkan fasilitas di pelabuhan dan bandara, Menhub berharap kerja sama pengelolaan ini dapat menghemat anggaran yang bersumber dari APBN.
“Kita harapkan paling tidak APBN yang bisa diefisienkan kurang lebih 500 milyar rupiah sampai dengan 1 triliun rupiah, dari 30-an pelabuhan dan bandara,” sebut Menhub.
Diketahui saat ini tercatat terdapat dua pelabuhan yang telah dilakukan kerja sama pemanfaatan (KSP) yaitu Pelabuhan Sintete dan Pelabuhan Probolinggo, serta dua pelabuhan telah ditandatangani MoU untuk selanjutnya proses KSP, yaitu Pelabuhan Waingapu dan Pelabuhan Bima.
Menhub menargetkan tahun 2017 terdapat sedikitnya 15 pelabuhan dan bandara yang dikerjasamakan pengelolaannya ke swasta.
“Pelabuhan dan bandara yang sudah ada tersebut akan dikelola secara profesional dan jelas selain meningkat pelayanan juga mendatangkan keuntungan berupa peningkatan pendapatan negara,” ungkapnya.
Adapun 20 pelabuhan yang sudah dan akan dikerjasamakan dengan swasta diantaranya:
– Pelabuhan Probolinggo,
– Pelabuhan Sintete,
– Pelabuhan Bima,
– Pelabuhan Waingapu,
– Pelabuhan Tanjung Wangi,
– Pelabuhan Badas,
– Pelabuhan Kalabahi,
– Pelabuhan Tenau Kupang,
– Pelabuhan Ende,
– Pelabuhan Lembar,
– Pelabuhan Manokwari,
– Pelabuhan Bitung,
– Pelabuhan Ternate,
– Pelabuhan Pantoloan,
– Pelabuhan Parepare,
– Pelabuhan Kendari,
– Pelabuhan Biak,
– Pelabuhan Fakfak,
– Pelabuhan Sorong, dan
– Pelabuhan Merauke.
Sedangkan 11 bandara yang diusulkan dikerjasamakan dengan swasta diantaranya
– Bandara Komodo Labuan Bajo,
– Bandara Radin Inten II Lampung,
– Bandara Sentani Jayapura,
– Bandara Juwata Tarakan,
– Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu,
– Bandara Maimun Saleh Sabang,
– Bandara FL Tobing Sibolga,
– Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu,
– Bandara Hananjoeddin Tanjung Pandan,
– Bandara Syukuran Aminudin Luwuk, dan
– Bandara Blimbingsari Banyuwangi.
Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
