Malang, Aktual.com – Bupati Malang, Jawa Timur, Rendra Kresna menargetkan angka kemiskinan di daerah ini menurun antara 1 hingga 2 persen dari tahun 2016 yang mencapai 10-11 persen dari jumlah penduduk setempat.
“Untuk mewujudkan target penurunan angka kemiskinan tersebut, kami sudah merancang berbagai program dan kegiatan. Paling tidak selama 2017 ini ada 38 program dan 122 kegiatan,” kata Rendra Kresna di Malang, Sabtu (14/10).
Salah satu contoh program yang diintensifkan adalah bedah rumah terhadap 1.000 unit rumah tidak layak huni setiap tahun. Program tersebut melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Malang.
Selain bedah rumah tak layak huni, katanya, dalam memerangi kemiskinan di daerah itu, juga dilakukan penguatan dan optimalisasi program pariwisata berbasis masyarakat. Program pariwisata dengan konsep dan berbasis masyarakat ini mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Ketua DPW Partai NasDem Jatim itu, saat ini kesadaran masyarakat semakin terbangun. Seiring dengan kondisi itu, pihaknya juga terus meningkatkan porsi anggaran, bahkan ada tahun ini pagu indikatif untuk sektor pariwisata sudah mencapai 36,41 persen.
Strategi dan program yang dijalankan tersebut, lanjutnya, mulai terlihat hasilnya dalam menekan angka kemiskinan, namun pihaknya tetap mendorong seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Reward” dan “punishment” kepada OPD maupun ASN, katanya, tetap diberlakukan dalam melaksanakan tupoksinya. Khususnya bagi pemerintahan kecamatan yang menjadi ujung tombak dalam melakukan perubahan yang diamanahkan dalam visi misi Kabupaten Malang. Sebab, pada hakikatnya pembangunan yang nyata itu terletak di kecamatan. Menyinggung capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) OPD, Rendra mengemukakan, indikator kinerjanya saat ini sudah hampir memenuhi target, meski masih ada beberapa kendala yang memerlukan upaya perbaikan, seperti persediaan fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan pelatihan kerja, pengembangan ekonomi kreatif serta monitoring evaluasi pelaporan dana desa.
“Berdasarkan evaluasi, dari tahun ke tahun SAKIP perangkat daerah semakin membaik dan meningkat. Pada tahun 2016 ada 37 OPD yang dievaluasi, ada sejumlah OPD yang meraih nilai A dan belasan OPD meraih nilai B, bahkan ada yang BB. Tahun ini, harapannya semua meningkat dan yang sudah meraih nilai A dipertahankan,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
