Jakarta, Aktual.com-Pemerintah Spanyol segera mengambil alih kendali Catalonia jika pemimpin wilayah itu, Carles Puigdemont, tidak bisa memberikan jawaban secara jelas atas pertanyaan Madrid sehubungan dengan deklarasi kemerdekaan dari Spanyol.
Seperti dikatakan Menteri Dalam Negeri Spanyol, Juan Ignacio Zoido, yang dilansir dari Antara, Minggu (15/10).
Puigdemont, Selasa (10/10) malam lalu, secara simbolis telah menyatakan kemerdekaan, tetapi tanpa alasan jelas, beberapa saat kemudian dirinya menangguhkan pemberlakuan kemerdekaan dan meminta Madrid untuk berunding bagi masa depan wilayah itu.
Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, telah pun memberi Puigdemont tenggat waktu hingga Senin untuk menjelaskan sikapnya. Pemimpin Catalonia itu juga diberi waktu hingga Kamis untuk mengubah pendiriannya jika dirinya tetap bersikeras untuk memisahkan Catalonia dari Spanyol.
Melalui ultimatum itu, Rajoy pun mengancam untuk menangguhkan otonomi Catalonia jika Puigdemont tetap memilih kemerdekaan.
“Jawabannya tidak boleh bermakna ganda. Dia (Puigdemont) harus mengatakan ‘ya’ atau ‘tidak’,” kata Zoido, kepada radio Cope.
“Kalau dia menjawab secara tidak jelas, itu berarti dia tidak mau berdialog dan karena itu pemerintah Spanyol harus mengambil tindakan,” sambung dia.
Puigdemont, pun segera berkonsultasi dengan partai-partai di wilayahnya untuk mempersiapkan jawaban, guna menghadapi dilema yang berat.
Jika kemudian Puigdemont mengatakan, dia memang memproklamasikan kemerdekaan, pemerintah pusat akan turun tangan. Jika Puigdemont mengatakan dia tidak melakukannya, partai kiri-jauh Catalunya CUP kemungkinan akan menarik dukungan dari pemerintahan minoritasnya.
CUP dikabarkan pada Jumat lalu mendesak Puigdemont untuk secara tegas menyatakan merdeka, yang berarti sebagai bentuk pembangkangan terhadap tenggat yang ditentukan Pemerintah Madrid. Sikap keras seperti itu juga didukung kelompok sipil berpengaruh pro-kemerdekaan Majelis Nasional Catalunya.
Pemerintah Catalunya mengatakan 90 persen warga Catalunya telah memilih untuk berpisah dari Spanyol. Pilihan itu muncul setelah Catalunya mengadakan referendum Minggu 1 Oktober, yang dianggap pihak-pihak berwenang di Madrid sebagai tindakan ilegal. Akan tetapi, angka 90 persen itu diperoleh hanya oleh 42 persen pemilih yang punya hak suara.
Sesuai Bab 155 Konstitusi Spanyol, pemerintah pusat di Madrid bisa menangguhkan otonomi politik suatu wilayah jika wilayah yang bersangkutan melanggar hukum.
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
