‘Sektor Industri Menjadi Tolak Ukur Daya Beli Masyarakat’

Jakarta, Aktual.com – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sry Hartati mengatakan, klaim pemerintah bahwa tidak adanya penurunan daya beli masyarakat terkait perubahan metode jual beli menjadi janggal jika diselaraskan dengan data produksi.

“Pertanyaanya adalah, kalau memang sekedar shifting dari konvensional ke daring maka tidak ada yang namanya penurunan produksi,” ujar Enny dalam agenda konferensi pers bertema “Menakar Stimulus Fiskal di Tahun Politik: Catatan Kritis RAPBN 2018”, di Jakarta, Rabu (18/10).

Menurutnya, justru akan menjadi pertanyaan besar jika data produksi menunjukan adanya penurunan sementara disisi lain Jokowi mengklaim bahwa adanya peningkatan PPN dan jasa kurir.

“Jika produksi ini turun, lalu pertanyaannya berarti barang-barang yang di konsumsi oleh masyarakat dan diperdagangkan dalam perekonomian Indonesia ini lebih banyak diisi oleh barang-barang impor. Nah, ini akan jauh lebih berbahaya dikesinambungan pertumbuhan ekonomi kita,” katanya.

“Karena, begitu pasar-pasar domestik kita digerogoti oleh pasar-pasar impor maka diperiode selanjutnya sudah hampir pasti sektor riil kita akan semakin collapse, semakin tidak tumbuh. Nah, sehingga penciptaan lapangan kerja kita juga akan semakin terbatas. Kalau penciptaan lapangan kerja terbatas dari mana ke depan, misalnya ditahun berikutnya kita masih mampu mempertahankan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Enny juga menambahkan, justru kebenaran data yang disampaikan oleh Jokowi bahwa adanya peningkatan volume pengiriman barang hingga 130 persen harus menjadi koreksi dan solusi oleh pemerintah.

“Jadi menurut saya kalau ada satu data yang benar-benar katakanlah riil, walaupun kemarin ternyata data dari JNE dikoreksi oleh JNE bahwa tidak benar adanya pertumbuhan doble digit. Tetapi minimal, kalaupun itu benar justru ini yang harus segera dilakukan koreksi dan solusi oleh pemerintah,” tutupnya.

Berikut cuplikannya:

Reporter: Warnoto