Jakarta, Aktual.com – Ekonom Senior Indonesia Faisal Basri mengatakan perusahaan BUMN mengalami babak-belur selama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), pasalnya dengan keuangan negara yang sangat terbatas, kondisi ini tidak mampu memenuhi hasrat pembangunan infrastruktur yang diinginkan oleh Jokowi.
Lalu pemerintah memaksa BUMN untuk melakukan pembiayaan tersebut dengan segala skema, baik utang maupun B to B.
Dia mencontohkan, sebelumnya infrastruktur kereta api dibangun oleh pemerintahan, namun pada masa Jokowi, hal ini ditugaskan kepada BUMN PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Lalu untuk pembangunan transmisi, selama ini melalui dana APBN, namun oleh Jokowi ditugaskan kepada PT PLN.
Padahal idealnya binis BUMN harus dijaga kesehatannya agar menguntungkan dan mampu membagi deviden sebesar mungkin bagi negara yang dananya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur melalui APBN.
“BUMN mengalami babak-belur dan tidak sehat. Sehingga perlu dipahami oleh bu Sri Mulyani (Menteri Keuagan) yang mengkhwatirkan keuangan PLN memburuk, itu gara-gara pemerintah juga,” katanya ditulis Jumat (20/10).
Dia juga menyebut bahwa pemerintah belum membayar subsidi pupuk dan hutang ke Pertamina. Lalu Pertamina juga semakin terpuruk dengan menjalankan penugasan BBM Satu Harga.
“Subsidi pupuk dan hutang ke Pertamina belum dibayar. Jadi bisa krisis,” kata Faisal.
Sementara Pengamat BUMN Said Didu menyarankan sebaiknya pemerintah membangun infrastruktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
“Sebenarnya tidak salah, tetapi akan menurunkan tingkat kesehatan dari bisnis BUMN itu sendiri,” ujarnya.
Risikonya lanjut Didu, bukan tidak mungin memburuk secara domino yang berujung membangkrutkan BUMN dan proyek menjadi magkrak.
(Reporter: Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
