Enam proyek pembangunan di Jakarta yang dimulai pada era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak akan selesai tepat waktu dan terancam molor diresmikan. Salah satu penyebabnya karena kabel listrik, pipa gas, dan air belum dipindahkan dari area proyek. Keenam proyek tersebut adalah pembangunan simpang tak sebidang Bintaro Permai-Rel KA; pembangunan simpang tidak sebidang Cipinang Lontar; pembangunan underpass Kartini; pembangunan jalan layang (flyover) Pancoran; underpass Mampang-Kuningan; dan, pembangunan underpass Matraman-Salemba. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan bahwa belanja pendidikan dan kesehatan pada 2017 tidak memperlihatkan kenaikan yang cukup signifikan

Demikian disampaikan Ekonom Indef Abra Talatov dengan mengutip informasi dari Kementerian Keuangan tentang belanja APBN saat dihubungi aktual.com beberapa waktu lalu, ditulis Senin (23/10).

Ia pun mengkhawatirkan jika hasrat pembangunan sejumlah infrastruktur tidak ditinjau kembali dengan menakar kekuatan keuangan negara, maka sangat mungkin akan mengorbankan kemaslahatan masyarakat tersebut.

“Jika pemerintah tidak menunda beberapa proyek infrastruktur, tentunya akan ada yang menjadi ‘tumbal’ pembangunan infrastruktur bisa jadi belanja kesehatan, pendidikan dan bahkan subsidi. Sudah terbukti bahwa belanja pendidikan dan kesehatan tidak naik signifikan pada 2017 ini,” tambahnya.

Diakuinya, Indonesia masih membutuhkan pembangunan infrastruktur yang sangat masif saat ini. Akan tetapi, hasrat menggenjot pembangunan infrastruktur jelas terkendala dengan kekuatan anggaran, bahkan pada tahun ini saja diprediksi pada akhir tahun akan terjadi shortbfall Rp60-100 triliun, yang akan membuat pendarahan fiskal semakin besar. Bahkan, bisa melampaui 3 persen jika tidak dilakukan pemangkasan anggaran yang ada.

“Pemerintah harusnya tidak boleh menambah utang baru melebihi skenario APBN P 2017, karena selain akan menambah rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto (PDB), kredibilitas pemerintah juga akan dipertaruhkan,” pungkasnya.

(Reporter: Novrizal)

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Eka