Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, didampingi perwakilan petani tebu memberikan keterangan usai menggelar pertemuan dengan Asosiasi Petani Tebu di Kantor DPP PKB di Jakarta, Selasa (4/7/2017). Para petani mengadukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPn) sepuluh persen yang dinilai mencekik para petani. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat harus menjelaskan dibatalkannya kunjungan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini beranggapan, apa pun alasan penolakan tersebut harus dibuka kepada masyarakat Indonesia.

“Kalau faktor politik, harus ada kejelasan,” tegas Cak Imin usai menerima Duta Besar Australia Paul Grigson di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (25/10).

Cak Imin mengaku terkejut ketika mendengar kabar tersebut. Ia menyatakan, bahwa klarifikasi ini harus segera dilayangkan kepada publik, meskipun masalah ini terjadi lantaran masalah yang kecil sekalipun.

Hal ini, tambahnya, agar hubungan antara kedua negara tidak memburuk.

“Penjelasan lebih detailnya apakah kesalahan teknis apa ada di pihak Indonesia atau kesalahan teknis ada di Amerika. Meskipun (mungkin) tidak ada masalah, tapi tetap perlu dijelaskan,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo batal terbang ke Amerika Serikat untuk menghadiri Chiefs of Defence conference on country violent Extremist organizations (VEOs) yang digelar selama dua hari, 23-24 Oktober 2017 di Washington DC. Kabar itu didapat saat berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (21/10) lalu.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Wuryanto mengatakan, Panglima TNI Jenderal Gatot tidak sendiri saat akan terbang ke negeri Paman Sam. Ia mengajak serta istrinya, Enny Trimurti.

“Ada Panglima, istri, Aster, Asisten, dan Sespri. Sesuai dengan arahan presiden delegasi sekecil mungkin. Ajudan aja enggak bawa,” kata Mayjen Wuryanto di kantor Panglima TNI, Jakarta Pusat, Minggu (22/10).

 

Laporan Teuku Wildan

Artikel ini ditulis oleh: