Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal, mengingatkan agar pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk tidak berfikir melakukan pemotongan anggaran pendidikan nasional.
Hal itu terkait prediksi kian meningkatnya utang pemerintah yang akan melebihi postur ketahanan anggaran negara (APBN) berdampak pada pemangkasan terhadap pos-pos anggaran yang menjadi kemaslahatan rakyat, diantaranya akan berdampak pada pos anggaran pendidikan.
“Merupakan mandatori bahwa UUD 1945 menegaskan bahwa anggaran bagi pendidikan nasional sebesar 20 persen, dan bila kemudian ingin ada upaya pengurangan, nanti tujuan pendidikan nasional akan hilang dan akan terjadi pelanggaran konsitusi,” kata Mustafa, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/10).
Ketika ditanyakan, jika hal itu tetap dilakukan pemerintah dengan dalih anggaran negara genting dan perlu dilakukannya pemangkasan, ia menegaskan bahwa harusnya pemerintah bersikap cerdas dan tahu diri.
“Cerdas itu artinya sejauh tidak bisa membagi kue pembangunan jangan kemudian terlalu ambisus, atau perlu menemukan pusat-pusat pertumbuhan baru sehingga kita tidak hanya sekedar mengandalkan utang lalu kemuddian mencari dalih-dalih (sebagai) pengutang baik, karena kita dianggap sebagai negara yang ‘berutang baik’ dan kita bangga dengan posisi itu,” ujar dia.
“Kita seharusnya kreatif menemukan penerimaan negara yang baru, pajak saja sekarang jauh dari target, lalu bagaimana kita mempunyai ambisi yang lebih besar lagi dalam pembangunan ini, dan itu harus cerdas dan tahu diri itu yang kita harapkan kepada pemerintahan ini,” ketua fraksi PKS MPR RI.
Mustafa mengingatkan bila pemerintah tetap berniat untuk melakukan pemangkasan anggaran pendidikan maka sangat mungkin negara akan mengalami disorientasi sebagai konsekuensinya.
Masih dikatakan dia, pembangunan infrastruktur dengan skala yang megah dilakukan presiden ke-7 itu sudah terjadi di Orde lama (Orlam) dan Orde baru (Orba) dan kemudian yang terjadi kejatuhan perekonomian, termasuk ketika di Orla dimana pembangunan proyek mercusuar terjadi, tetapi kemudian rakyat mengantri kebutuhan pokok, dan Orba begitu juga membuat perekonomian lemah dan ambruk.
“Saya kepada pemerintahan ini mewaspadai itu jangan kemudian terlena dan terpacu entah mungkin punya target politk Pemilu 2019 lalu mengorbankan kepentingan jangka panjang Indonesia, dan di sini dibutuhkan jiwa kenegarawanan. Jadi kita konsennya bagaimana kita memiliki adanya pertumbuhan yang berkualitas, fiskal sehat sehingga perjalanan bangsa ini tidak disorientasi,” pungkasnya.
Laporan Novrijal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
